TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya segera melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP).
Asisten Administrasi Umum Pemkot Tasikmalaya, Asep Goparullah mengatakan, pembentukan MPP harus ada komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda). Termasuk sinergitas dengan instansi vertikal lainnya.
” Pembentukan MPP merupakan langkah maju Pemkot Tasikmalaya dalam memberikan percepatan pelayanan publik. Mulai dari kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterbukaan,” ungkap Asep Goparullah.
Menurut dia, MPP dibentuk sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2017. Yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat mendapatkan berbagai jenis pelayanan sesuai kebutuhan dengan cepat dan tepat.
” Kita akan menghapus pelayanan birokrasi yang dianggap sulit, rumit, kaku, berbelit-belit, lama serta anker,” tegasnya.
Karenanya, Pemkot Tasikmalaya terus melakukan persiapan launching MPP. Seluruh tahapan sudah dilakukan. Mulai dari regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan SDM.
” Mudah-mudahan berjalan sesuai harapan sehingga tahun 2020 MPP Kota Tasikmalaya dapat diterapkan,” harapnya.
Kepala Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Heni Sulastri mengungkapkan, ini poin penting bagi Pemda dalam upaya meningkatkan pelayanan publik guna mendorong pembangunan.
Dia yakin, MPP di Kota Tasikmalaya dapat diterapkan secepatnya. Di Banyumas saat ini sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.
” Kita dorong Pemkot Tasikmalaya agar segera menerapkan MPP. Pasalnya ini perintah dari Menpan,” terangnya.
Pihaknya pun menjelaskan, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya MPP. Semisal, menekan biaya dan waktu, menghilangkan kesan anker, KKN dan beban psikologis.
(Seda/Bam’s)
