BANDUNG, FOKUSJabar.id: Masyarakat Pemerhati Demokrasi Muhammad Mujadidi Hizbulloh meminta agar program pemerintah untuk masyarakat tidak dijadikan alat kampanye untuk kemenangan.
Adapun program pemerintah yang sering menjadi sorotan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos. Program ini, kata dia, sering dijadikan modal kampanye para Caleg.
Demikian ditegaskan Mujadidi menanggapi isu yang berkembang di masyarakat menjelang hari pencoblosan.
Caleg, kata Mujadidi, harus bisa mandiri, kreatif, inovatif, solutif dalam setiap kampanye yang dilakukannya, bukan malah memanfaatkan program pemerintah untuk ambisi kemenangannya.
Dia pun mendesak Bawaslu untuk tidak diam dan hanya menonton saat ada salah satu Caleg kedapatan memanfaatkan PKH untuk pemenuhan ambisi kemenangannya.
“Harus tegas, PKH jangan dipakai alat kampanye atau sebagai barter suara. PKH ini sudah menjadi hak rakyat dari APBN yang disahkan di DPR daru seluruh partai, jadi bukan hanya satu partai atau golongan tertentu saja,” tegas alumni Unisba itu, Kamis (14/3/2019).
Dia pun menyoroti pertarungan Pileg di dapil ‘neraka’, yakni dapil I Jabar (Kota Bandung dan Kota Cimahi).
Menurut dia, pertarungan di dapil ini sangatlah sengit, partai menurunkan amunisi kadernya untuk mendapatkan kursi.
Tidak menutup kemungkinan bahwa metode kampanye ini juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
“Jangan sampai demokrasi kita dicederai oleh ambisius para peserta dengan menghalalkan segala cara. Bawaslu harus pelototi, jangan bengong. Tindak caleg yang nanti diduga melakukan kampanye dibungkus dengan program PKH,” tegas dia.
Lebih lanjut dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi ini. Masyarakat harus cerdas dan jeli mana program yang benar-benar atas kreativitas caleg, dan mana kampanye program yang sudah ada dari pemerintah.
“Jika masyarakat mencurigai kampanye caleg yang diduga memanfaatkan PKH, laporkan saja,” kata dia.
(LIN)
