BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta lebih memprioritaskan sosok asal daerah tersebut untuk mengisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain mengedepankan profesionalitas, aspek budaya dan nilai-nilai lainnya pun agar tidak dilupakan. Dengan begitu, kinerja pejabat terkait bisa lebih maksimal.
Hal ini diungkapkan Ketua Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi mengomentari proses lelang jabatan yang dilakukan Pemprov Jabar untuk mengisi sejumlah kepala OPD.
“Profesi itu harus ada budaya dominan dan nilai-nilai lainnya sebagai identitas Provinsi Jawa Barat,” kata Didi di Bandung, Sabtu (2/2/2019).
Didi mengapresiasi niat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) yang menyeleksi kepala OPD dengan cara seperti ini.
“Terbukanya seleksi OPD itu sesuatu yang baik,” kata Didi.
Namun dia mengingatkan agar Emil tidak melupakan kultur Jawa Barat dalam menentukan posisi para pejabat di tatar Sunda ini. Transparan dan profesional, tanpa melupakan jatidiri bahwa Jawa Barat itu tatar Sunda.
“Jangan dilupakan, di daerah lain juga memilih pejabat itu tanpa melupakan kepentingan daerahnya,” kata dia.
Hal itu penting agar kinerja para pejabat nantinya lebih maksimal, terutama dalam melayani kepentingan masyarakat. Para pejabat yang dari daerah setempat akan lebih terikat dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar ke daerah asalnya itu.
“Bagaimanapun mereka akan lebih terikat, lebih bertanggungjawab ke daerahnya,” kata Didi.
Jika kualitas calon pejabat hasil seleksi itu sama, menurutnya Emil harus memprioritaskan putra daerah.
Dengan cara seperti ini, tambah Didi, menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada putra daerah.
“Kadang-kadang Jawa Barat itu seperti tidak percaya diri terhadap kemampuan daerahnya. Takut dianggap tidak nasionalis, padahal nasionalis itu sudah selesai, kebhinekaan sudah selesai,” jelas dia.
Apalagi, Didi menilai bahwa seorang kepala daerah bertanggungjawab untuk membesarkan warganya.
“Jangan sampai di Nasional orang Sunda belum berperan, di daerahnya sendiri belum mendapat kekuatan. Ini harus jadi kepentingan pemangku kebijakan,” kata dia.
Didi pun berharap proses seleksi ini terbebas dari kepentingan politik, baik dari partai pengusung maupun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Saat ini, Didi mencium aroma tersebut terutama dari para pembisik Emil yang tergabung dalam tim khusus.
“Tim di sekitar itu banyak yang memperbincangkan,” kata dia.
Didi tidak ingin jika keputusan yang diambil Gubernur sangat tergantung kepada tim yang dibentuk tersebut.
“Jangan sampai setiap keputusan itu sangat tergantung kepada tim yang dibentuk Pak Gubernur di luar struktur. Sehingga nanti struktur yang ada merasa terabaikan, merasa tak diperhatikan,” tegas dia.
(LIN)
