BANDUNG, FOKUSJabar.id : Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Badung, Tono Rusdiantono mengatakan, tahun 2019 siapkan anggaran Rp10 milyar untuk kebutuhan rumah singgah.
” Kita siapkan anggaran Rp10 milyar itu untuk pembinaan, psikologis, psikiater, masjid, honor ustadz, makan dan minum, termasuk TNI dan Porli,” ujar Tono.
Selain itu, untuk kebutuhan penjangkauan sudah siapkan lima unit bus untuk disebarkan di lima titik Kota Bandung.
” Ada yang ditempatkan di Ujung Berung, Cicahem, Cibiru dan yang paling banyak itu di Pasteur dan di bawah RSHS,”ucapnya.
Untuk para PMKS yang terkena penjangkauan akan dibawa langsung ke Puskesos untuk diberikan bimbingan selama 3-7 hari. Tapi untuk PMKS yang terjangkau lebih dari dua kali akan akan dibimbing selama 1-2 bulan.
” Kalau dulu daya tampung hanya cukup 27 orang, sekarang setelah selesai bangunan bisa menampung 130 orang per hari. Mudah-mudahanan dengan seperti ini bisa memberi efek jera agar mereka tidak balik lagi ke jalan,” jelasnya.
Selain pembangunan sarana prasarana bagi PMKS, Dinsoanagkis juga memiliki Siatem Layanan Rujukan Terpadu. Sistem tersebut akan diterapkan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga data kemiskinan di Kota Bandung dapat terverifikasi dengan tepat. Hal ini digunakan untuk pemberian bantuan untuk warga miskin agar tepat sasaran.
” Sistem yang di Kelurahan namanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Oleh pihak Kecamatan dan kelurahan dirujuk ke Dinsos,” katanya.
Sistem Informasi Kesejahteraan mengungkap data kemiskinan dalam satu pintu. Data itu sudah disahkan oleh Kemensos sehingga data dilakukan verifikasi dan validasi tiap tahun. Hal tersebut guna mengecek keakuratan data kemiskinan.
” Dengan seperti ini, data akan up to date, jadi ketahuan kalau ada yang sudah meninggal atau masih belum lengkap persyaratanya. Supaya tepat sasaran dan enggak ngawur,” tambah dia.
Pihaknya mempekerjakan tenaga verifikasi dan validasi data sebanyak 430 orang untuk melakukan pengecekan keakuratan data kemiskinan.
(Yusuf Mugni/Bam’s)
