TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Rencana pemerintah pusat yang mengharuskan setiap Pondok Pesantren (Ponpes) memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menuai pro kontra pimpinan Ponpes.
“Kalau ini memang aturan dan sudah menjadi Undang-undang, saya rasa umat harus mengikuti aturan yang berlaku,” kata Anggota Komisi III DPR/MPR RI Ahmad Zacky Siradj saat bersilaturahmi dengan Ikatan Kiyai Muda (IKM) dan Forum Komunikasi Diniyah Takhmiliyah (FKDT) di Ponpes At-Taufiq, Desa Rajadatu Karangjaya Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Sabtu (17/3/2018) malam.
Menurut dia, umat tidak perlu resah dengan aturan yang akan dikeluarkan pemerintah. Dan memang setiap bangunan harus memiliki IMB.
“Untuk bangunan sosial, sarana ibadah, fasilitas umum dalam pemerPan wajin IMB nya harus dipertimbangkan oleh pemerintah agar lebih bijaksana dalam implementasi,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah perlu mencermati IMB untuk bangunan peribadatan agar tidak menimbulkan polemik di kalangan umat.
Sebab bagaimanapun aturan atau undang-undang yang diterapkan tidak memberatkan umat dan masyarakat. Negara itu hadir untuk melindungi segenap rakyatnya.
Sementara itu pengurus Ponpes Miftahul Huda XI Kiranjaya Aceng Muhamad mengataian, jika dilihat dari segi politik, hal itu sangat meresahkan dari kalangan umat dan pesantren.
“Kita tidak tahu siapa yang akan menentukan kebijakan dan aturan tersebut nanti, jangan-jangan aturan tidak berpihak kepada umat Islam,” ungkap dia.
Aceng pun meminta pemerintah cermat dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkam gejolak di tengah umat.
” Aturan ini perlu ditinjau dan dicermati dengan mempertimbangkan objek yang dikenakan. Ini penting agar tidak menimbulkan keresayan dan kekhawatiran di kalangan pesantren,” jelas dia.
(Seda/LIN)
