spot_img
Senin 22 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7398

Bertemu Sudrajat, Asep Moushul Sebut Asyik Realistis

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Anggota Fraksi PPP DPR RI Asep Moushul Affandi semakin kuat memberikan sinyal dukungan kepada Calon Gubernur Jabar nomor urut 3 Sudrajat.

Asep menilai pasangan Ajat-Syaikhu lebih realistis dibanding pasangan lainnya di Pilgub Jabar 2018.

Demikian disampaikan Asep saat Sudrajat berkunjung ke kediamannya di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (25/2/2018).

Paman dari Cawagub Uu Ruzhanul Ulum itu menegaskan bahwa untuk mendukung, maka harus memilih calon yang realistis.

BACA JUGA:

3 Kios Pangkas Rambut di Cimanuk Garut Dilalap Api

Setelah mengamati pasangan Asyik, terlebih sosok Sudrajat, Asep mengaku bahwa Sudrajat cukup realistis dan bagus untuk sosok pemimpin Jabar. Dia pun meyakini bahwa partai pengusung Asyik akan bekerja maksimal.

“Saya diajarkan ayah saya agar memilih calon yang realistis,” kata dia.

Meski belum secara resmi mendukung Asyik, namun dirinya memandang bawah Asyik berpeluang besar memenangkan Pilgub Jabar 2018.

Asep pun siap disanksi partai jika dirinya mendukung pasangan di luar usungan PPP.

“Saya siap dipecat jika saya mendukung kang Ajat, karena saya ini melihat kang Ajat secara realitis. Saya tidak takut diberikan sanksi oleh partai,” ucap dia.

Sementara itu, Calon Gubernur Jabar Sudrajat mengatakan bahwa Asep hanya memeberikan penilaian baik kepada Asyik.

Terlebih hubungan dirinya denga Asep sudah terjalin baik sejak lama.

“Saya sangat menghargai dan mengapresiasi atas penilian dari Kyai Asep, analisa-analisa yang dibuatnya itu sangat bagus seperti di pilgub Banten beberpa waktu lalu, belum lagi buku-buku yang ditulis secara akademik yang tak terbantahkan,” kata Sudrajat.

(AS/LIN)

Kota Bandung Absen di Cabor Dansa Porda Jabar XIII

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia (IODI) Jabar memastikan jika Kota Bandung absen tampil di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jabar XIII pada Oktober 2018 di Kabupaten Bogor. Hal ini seiring dengan sanksi pembekuan kepengurusan IODI Kota Bandung.

Ketua Umum Pengprov IODI Jabar, Aida Gurning menuturkan, pembekuan kepengurusan IODI Kota Bandung sendiri diturunkan langsung oleh PP IODI. Sanksi pembekuan kepengurusan sendiri diturunkan PP IODI setelah menilai Pengcab IODI Kota Bandung menjadi provokator untuk menggulingkan kepengurusan pusat.

“Ini bagi kami merupakan hal fatal dalam organisasi. Dan pasca pembekuan, saya ditunjuk sebagai Plt Ketua IODI Kota Bandung oleh PP IODI sampai dibentuk kepengurusan baru melalui Muuscablub,” ujar Aida saat ditemui di gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Minggu (‎25/2/2018).

Aida menambahkan, sebagai Plt, pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Mulai dari kepengurusan IODI Kota Bandung yang lama maupun dengan KONI Kota Bandung.

“Saya sudah beberapa kali bicara dengan mereka, namun nampaknya mereka tidak mau menerima saya sebagai Plt. Bahkan untuk pembinaan atlet sendiri untuk persiapan Porda Jabar XIII,” terangnya.

Aida mengaku, dirinya bukan tidak mau menggelar Muscablub IODI Kota Bandung namun karena waktunya yang tidak tepat. Pasalnya, berbentrokan dengan beberapa agenda yang salah satunya pelaksanaan babak kualifikasi Porda Jabar XIII.

“Karena Kota Bandung tidak kirim atlet di babak kualifikasi, maka mereka tidak ‎bisa mengikuti Porda Jabar XIII. Sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, tapi ternyata tidak ada tanggapan. Yang kami sesalkan, masalah organisasi ini kenapa harus melibatkan orang hukum diluar keorganisasian,” tegasnya.

(ageng)

Gratifikasi di Pilbup Garut, Polisi Periksa Satu Tersangka Baru

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana mengungkapkan bahwa ada tersangka baru dalam kasus gratifikasi sejumlah oknum penyelenggara Pilkada Garut

Meski begitu, Umar mengaku belum bisa menyebutkan secara detil siapa tersangka baru dalam kasus tersebut.

Namun dia membocorkan bahwa tersangka yang ditangkap itu diduga sebagai pemberi suap kepada Komisioner KPU Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Bahri.

“Sudah ditangkap satu lagi. Masih dalam pemeriksaan. Dia ini (diduga) pemberi suap, ” kata dia, Minggu (25/2/2018).

Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian sudah menerima pengakuan tim sukses yang terlibat. Namun, Umar tetap akan  mengumpulkan tambahan alat bukti untuk mendukung.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar AKBP Heri Suprapto menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini terus dilakukan.

“Tersangka masih di Polda. Untuk paslon yang terlibat masih akan kami dalami,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyelenggaraan Pilbup Garut tercoreng dengan dugaan gratifikasi yang dilakukan Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut.

Mereka ditangkap karena diduga meloloskan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Garut.

Penangkapan berlangsung Sabtu (24/2/2018) siang oleh Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri.  Satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih pun turut diamankan.

Jika terbukti, keduanya melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-udang TPPU.

(LIN)

Sarana Olahraga dan Anggaran Minim, Kota Cimahi Sulit Berprestasi

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Keinginan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi memperbaiki prestasi di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jabar XIII dihadapkan berbagai kendala non-teknis. Minimnya sarana prasarana olahraga serta dukungan anggaran menjadi salah satu faktor sulitnya Kota Cimahi berbicara banyak di ajang multieven olahraga empat tahunan se-Jabar ini.

Ketua I KONI Kota Cimahi, Olan Siswanto menuturkan, pada perhelatan Porda Jabar XII tahun 2014 di Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi menempati peringkat 22 dari 24 kota/kabupaten peserta. ‎Merosotnya prestasi olahraga Kota Cimahi tersebut, tidak terlepas dari kurangnya sarana prasarana olahraga yang bisa dijadikan pihaknya sebagai sentra pembinaan olahraga.

“Keterbatasan lahan membuat kita kesulitan mencari tempat latihan bagi para atlet. ‎Bahkan tidak jarang kalau atlet Kota Cimahi harus ‘nebeng’ berlatih di lahan sarana prasarana olahraga milik Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, atau di Kabupaten Bandung,” ujar Olan, Minggu (25/2/2018).

Untuk itu, pihaknya hanya menargetkan untuk menembus peringkat 20 di ajang Porda Jabar XIII yang akan digelar di Kabupaten Bogor pada Oktober 2018 mendatang. ‎Target tersebut dinilainya menjadi target yang realistis yang bisa dicapai Kota Cimahi dengan segala keterbatasan.

“‎Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah Kota Cimahi pun sangat minim untuk persiapan kami menghadapi Porda Jabar XIII ini. Kita hanya mendapat bantuan anggaran sebesar Rp6 miliar dari kebutuhan anggaran minimal sebesar Rp12 miliar,” terangnya.

‎Dengan kondisi tersebut, pihaknya pun cukup kesulitan dalam mendistribusikan anggaran untuk mendukung persiapan cabang olahraga menghadapi Porda Jabar XIII. Bahkan tidak sedikit atlet asal Kota Cimahi yang ‘hengkang’ ke kota/kabupaten lain karena minimnya support bagi keberlangsungan latihan mereka.

“Meski demikian, kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan yang ada. Saat ini, jumlah atlet yang akan memperkuat Kota Cimahi di ajang Porda Jabar XIII sendiri mencapai 324 atlet,” pungkasnya.

(ageng/DAR)

Jumpa Tukang Ojek di Bogor, Deddy Mizwar Didoakan Jadi Gubernur

0

BOGOR, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut pasangan 4 Deddy Mizwar masih melanjutkan rangkaian kampanye di Kabupaten Bogor.

Setelah menjaring dukungan positif dari para pedagang pasar, kini giliran tukang ojek di Pasar Citeureup, Bogor yang berharap Deddy Mizwar jadi Gubernur di Jabar, Minggu (25/2/2018).

Tak pernah lelah, di pasar ini pun Sang Jenderal Nagabonar menyempatkan diri berdiskusi dengan beberapa pedagang, terutama kaitannya dengan perkembangan harga bahan pokok.

Komunitas Ojek Citeureup yang biasa mangkal di kawasan tersebut langsung menyambut Deddy setibanya di muka pasar. Bahkan mereka berdoa agar petahana ini memimpin Jabar lima tahun ke depan.

Para tukang ojek pun mengaku kagum dengan keramahan Deddy Mizwar, mereka pun menyatakan siap menjadi relawan dan mendukung Deddy Mizwar.

Heru salah seorang tukang ojek mengaku tak menyangka jika Deddy Mizwar sangat ramah.

Dia mengatakan bahwa di layar kaca dan di kehidupan nyatanya sosok Deddy Mizwar tak jauh beda.

“Nggak beda dengan sosok Bang Jak, dia ramah, sangat baik dan jujur. Beliau cocok memimpin Jawa Barat,” kata Heru.

Heru sangat senang bisa bertemu langsung dengan Deddy Mizwar. Dia siap mendukung Deddy hingga mensosialisasikan ke masyarakat di Citeureup.

“Kami menaruh harapan agar Pak Deddy bisa mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika terpilih nanti. Jangan sampai banyak pengangguran, terbentuk lapangan kerja baru, begitu juga dengan masalah klasik ojek, terkait ojek online, dan pangkalan, sering bentrok, berharap ada solusinya,” kata dia.

Sementara itu, Deddy Mizwar mengapresiasi sambutan masyarakat, termasuk tukang ojek yang begitu hangat.

Menurut dia, semua itu berkah dari silaturahmi yang diajarkan agama.

“Ini spontan, inilah buah silaturahmi, makanya kita perlu mengembangkan silaturahmi dengan orang orang, mungkin inilah rejekinya anak soleh,” kata Deddy.

(LIN)

Warga Kampung Naga Dukung Anton Jadi Wagub Jabar

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat Anton Carliyan (Kang Anton) mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya.

Masyarakat Kampung Naga menilai Anton sebagai sosok yang peduli dengan ekonomi rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Adat Kampung Naga Ade Seherlin saat bertemu di kedai kopi, Minggu (25/2/2018).

Menurut Ade, Anton sudah lama dekat dengan masyarakat di Kampung Naga. Bahka saat menjabat Kapolwil Tasikmalaya Anton salah satu yang membidangi berdirinya beberapa koperasi di Kampung Naga.

BACA JUGA:

3 Kios Pangkas Rambut di Cimanuk Garut Dilalap Api

“Sebelum Kang Anton mencalonkan sebagai Cawagub Jabar, warga Kampung Naga sudah menganggap sebagai Warga Adat,” kata dia.

Anton pulalah yang memperjuangkan masyarakat Kampung Naga mendapatkan minyak tanah saat kesulitan.

“Karena dasar itu, buat kami Kang Anton adalah seorang panutan dan kami mendukung penuh beliau untuk maju ke Pilgub Jabar pariode 2018-2023,” tegas Ade.

Sementara itu, Kang Anton menyebut bahwa masyarakat membutuhkan program nyata yang bersentuhan langsung dengan mereka.

Karena itulah Pasangan HASANAH, kata Anton, akan berupaya meluncurkan program-program pro rakyat.

Sejumlah program pro rakyat itu di antaranya ketersediaan lapangan kerja (Digawe), program untuk pengentasan pengangguran dengan cara merevitalisasi Lembaka Pelatihan Kerja (LPK), kemudian menggulirkan program (Imah Rempeg) diarahkan untuk pembangunan ekonomi desa.

“Dengan begitu ekonomi masyarakat berjalan, dan daya beli masyarakat akan meningkat,” kata Anton.

(LIN)

Komisi A DPRD Garut Ragukan Netralitas KPU dan Panwas

0
Ketua Komisi A DPRD Garut

GARUT, FOKUSJabar.id : Penangkapan anggota Komisioner KPU dan Ketua Ketua Panwaslu Garut mencoreng nama baik lembaga penyelenggara Pemilu yang seharusnya jujur, adil dan independen serta profesional. Ini membuktikan lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten yang terkenal dengan dombanya itu bobrok.

“Kini masyarakat meragukan netralitas KPU,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Garut Dadang Sudrajat kepada FOKUSJabar.id, Minggu (25/2/2018).

Menurutnya, dua oknum penyelenggara pemilu itu telah mencoreng nama baik lembaga penyelenggara Pemilu dan membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan netralitas KPU.

Ditambahkan Dadang, Fasilitas negara yang bersumber dari APBN. APBD prov. Dan APBD Garut begitu melimpah disaat rakyat sulit beli beras diberikan kepada KPU untuk membuat pilkada yang berkualitas.

” Saya pernah 2 periode jadi Komisioner KPU sangat prihatin dan mengutuk terhadap prilaku oknum penyelenggara yang sekarang sudah diamankan pihak yang berwajib,” sebut legislator Demokrat.

Kejadian ini lanjutnya, harus jadi perhatian serius bagi semua Paslon Pilkada untuk tidak menjanjikan kepada penyelenggara memberikan posisi jabatan paska pilkada. Sebaiknya mantan komisioner tidak diberikan posisi jabatan yang menggunakan sistem pengangkatan oleh kepala Daerah sehingga mereka benar benar netral.

Wajar saja rakyat saat ini marah dan meragukan netralitas dan keprofesionalan KPU dan PANWAS Garut karena ulah oknum tersebut.

Diharapkan Dadang tang sudah diciduk buka saja pada penyidik dengan siapa saja mereka kerjasama, biar oknum-oknum yang ikut terlibat mendapat hukuman berat.

“Mereka yang sudah diciduk harus mendapat hukuman yang berat. Tidak hanya yang menerima yang memberikan harus ditindak juga,” pungkas Dadang.

(Andian/DAR)