CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kekosongan jabatan Wakil Bupati Ciamis yang telah berlangsung selama satu tahun kembali menjadi sorotan. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menegaskan secara regulasi, mekanisme pengisian jabatan tersebut sebenarnya tidak menemui kendala berarti.

Herdiat menekankan, keberadaan wakil bupati bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, melainkan elemen penting untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Baca Juga: Ciamis Siap Masuk Tahap Awal Program Sekolah Rakyat

“Kalau ditanya butuh atau tidak wakil bupati, jawabannya sangat dibutuhkan. Wilayah Ciamis luas, jumlah penduduknya besar, tentu tidak bisa saya tangani sendiri,” ujar Herdiat.

Terkait proses pengisian jabatan, ia menjelaskan regulasi yang digunakan masih mengacu pada aturan lama. Meski demikian, pemerintah daerah diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan aktual.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan sinyal positif secara lisan. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pemerintah daerah.

“Regulasinya ada dan jelas. Kewenangan pengusulan itu Pemprov serahkan ke daerah, tinggal bagaimana kesiapan politiknya,” jelasnya.

Bola Panas Kini di Tangan Parpol Pengusung

Namun demikian, Herdiat menegaskan waktu pengajuan pengisian jabatan wakil bupati sepenuhnya bergantung pada dinamika dan kesepakatan partai politik.

“Kapan mau berlanjut, itu urusan partai politik. Mau besok, minggu depan, atau bulan depan, kami siap memproses,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis, lanjut Herdiat, telah bersikap terbuka dan siap menjalankan prosedur administratif kapan pun pengambilan keputusan politik berlangsung.

Selain isu struktural pemerintahan, Herdiat juga menyinggung tantangan sosial yang masih Ciamis hadapi, khususnya angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 7,4 persen.

“Target kita idealnya maksimal 5 persen, bahkan lebih baik kalau bisa di bawah itu,” tegasnya.

Dengan luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, serta agenda pengentasan kemiskinan yang masih membutuhkan perhatian serius, Herdiat menilai kehadiran wakil bupati akan sangat membantu dalam penguatan koordinasi, pengawasan, dan percepatan program pembangunan.

Ia pun berharap seluruh pihak, terutama partai politik, dapat segera mengambil langkah konkret demi optimalisasi roda pemerintahan.

“Dari sisi kebutuhan pemerintahan, wakil bupati itu sangat penting,” pungkasnya.

(Adhmia Raudhia)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terus mengupayakan agar daerahnya dapat masuk dalam tahap awal pembangunan Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program tersebut menjadi salah satu prioritas nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Keseriusan Pemkab Ciamis ditunjukkan melalui pengiriman surat resmi kepada Menteri Sosial RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi langsung antara Bupati Ciamis, Herdiat Subarya, dan Menteri Sosial.

Baca Juga: Gotong Royong dan Digitalisasi, Kunci Penurunan Stunting di Ciamis

Bupati Ciamis, Herdiat Subarya, mengatakan surat tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus pernyataan komitmen pemerintah daerah agar Ciamis dapat terlibat sejak tahap pertama pelaksanaan program.

“Kami bersilaturahmi dan menyampaikan harapan. Karena pada tahap awal Ciamis belum termasuk. Kita berharap Ciamis bisa masuk tahap pertama, dan alhamdulillah respons Pak Menteri sangat baik,” ujar Herdiat, Rabu (28/1/2026).

Syarat Utama: Lahan Harus Clear and Clean

Dalam komunikasi tersebut, Herdiat menyampaikan pesan Menteri Sosial yang menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat.

“Pak Menteri menyampaikan, tolong tanahnya segera selesaikan clear and clean paling lambat dua bulan. Ada daerah yang sudah masuk tahap pertama, tetapi lahannya belum siap. Jika Ciamis bisa menyelesaikan dalam dua bulan, insya Allah tahun ini bisa mulai membangun,” tuturnya.

Menurut Herdiat, pernyataan tersebut menjadi kabar baik sekaligus tantangan bagi Pemkab Ciamis untuk segera menuntaskan persoalan administrasi dan legalitas lahan.

“Ini sebenarnya peluang besar bagi Ciamis. Tinggal bagaimana kita mampu menyelesaikan persyaratan lahan tersebut,” jelasnya.

Panjalu Jadi Opsi Lokasi

Pemkab Ciamis telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, salah satunya di Kecamatan Panjalu. Di wilayah tersebut tersedia sejumlah bidang tanah dengan total luasan lebih dari 50 hektare, meskipun tersebar di beberapa titik.

Namun demikian, Herdiat menegaskan pengajuan lahan harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, termasuk tidak masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Salah satu syaratnya tidak boleh berada di kawasan LP2B. Kalau masuk LP2B, lahan itu tidak bisa dalam kategori clear and clean,” tegasnya.

Dengan berbagai persiapan tersebut, Pemkab Ciamis optimistis dapat memenuhi persyaratan dari pemerintah pusat agar program Sekolah Rakyat segera terealisasi di wilayah Tatar Galuh.

(Husen Maharaja)