JAKARTA, FOKUSJabar.id: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat persetujuan seluruh fraksi di DPR RI untuk melanjutkan proses pembahasan ke tingkat kedua.
Kesepakatan tersebut di capai bersama pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
BACA JUGA:
Perwakilan Mitra BGN Jabar-Jateng Sampaikan Keluhan ke DPR RI
Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPR RI dengan di pimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Sejumlah pejabat turut hadir. Di antaranya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, jajaran pimpinan komisi, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej serta Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto.
Pemerintah juga mengikutsertakan perwakilan kementerian terkait dalam pembahasan tersebut.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi penanda bahwa pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah telah rampung.
Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan di ajukan ke rapat paripurna untuk menjalani pembahasan tingkat kedua.
Meski demikian, kesepakatan tersebut belum menjadikan rancangan itu sebagai UU karena masih terdapat tahapan legislasi yang harus di selesaikan.
Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menelaah 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Habiburokhman memaparkan bahwa jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM yang di pertahankan, 135 DIM dengan perbaikan redaksional, 40 DIM yang menyangkut substansi, 44 DIM yang di hapus, serta 18 DIM berupa materi baru.
Seluruh pengelompokan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan isi rancangan sebelum memasuki tahap selanjutnya.
Penyelesaian pembahasan DIM kemudian di lanjutkan dengan pekerjaan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Kedua tim bertanggung jawab merapikan rumusan dalam RUU. Mulai dari pemilihan kata dan frasa, penyusunan kalimat, penggunaan huruf dan tanda baca, hingga kesesuaian penomoran serta sistematika.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang di berikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait. Seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah di sesuaikan dengan ketentuan,” ujar Wakil Ketua Panja Komisi III DPR, Soedeson Tandra.
Selain pembahasan bersama pemerintah, penyusunan RUU Perampasan Aset juga melewati proses penjaringan masukan dari masyarakat.
Komisi III DPR tercatat telah menyelenggarakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai kalangan. Termasuk akademisi, pakar hukum, organisasi, dan kelompok masyarakat.
Forum tersebut di gunakan untuk menghimpun pandangan serta masukan terkait materi yang akan di atur dalam RUU.
BACA JUGA:
Gantikan Gibran, Warga Jabar Dukung Dedi Mulyadi jadi Wapres
Banyaknya pertemuan untuk menyerap aspirasi masyarakat turut menjadi perhatian Habiburokhman.
Ia menilai, proses tersebut menunjukkan besarnya ruang yang di berikan kepada publik untuk menyampaikan pandangan selama pembahasan berlangsung.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini,” ujarnya.
Secara garis besar, RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan mengenai aset yang dapat di rampas serta tindak pidana yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Rancangan tersebut juga mengatur dua mekanisme. Yakni perampasan berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan perampasan tanpa di dasarkan pada putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.
Kedua mekanisme tersebut menjadi bagian dari materi yang di bahas DPR bersama pemerintah.
Materi lainnya mencakup rencana pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil perampasan, sistem pengawasan pelaksanaannya, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
Pengaturan mengenai pendanaan juga di masukkan dalam rancangan tersebut.
Dengan adanya ketentuan itu, pengelolaan aset hasil tindak pidana di harapkan memiliki mekanisme yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
Di sisi lain, penyusunan aturan perampasan aset turut memperhatikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Kewenangan untuk mengambil alih aset harus di jalankan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang jelas agar tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Pengaturan mengenai proses perampasan maupun pengelolaan aset menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan aturan tersebut.
Setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan, Sufmi Dasco Ahmad meminta konfirmasi kepada peserta rapat mengenai kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset.
BACA JUGA:
MPR Minta Prabowo Subianto Ajukan 2 Nama Cawapres
Ia mengajukan pertanyaan, “Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” Peserta rapat kemudian memberikan persetujuan secara serentak.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah untuk membawa rancangan undang-undang itu ke rapat paripurna.
DPR bersama pemerintah selanjutnya mengupayakan agar proses pengesahan RUU Perampasan Aset dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Target yang disampaikan adalah menyelesaikan proses tersebut lebih cepat dari 15 Desember 2026. Namun, pengambilan keputusan pada tingkat kedua masih harus menunggu pelaksanaan rapat paripurna.
Dengan demikian, persetujuan pada Rabu, 18 November 2026, baru menandai rampungnya pembahasan tingkat pertama dan belum merupakan pengesahan menjadi undang-undang.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)




