spot_imgspot_img
Selasa 17 November 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pedagang Pasar Baru Bandung Desak Audit, Setoran 30 Persen Pendapatan Diduga Macet Sejak 2021

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sejumlah perwakilan pedagang dalam Himpunan Pedagang Pasar Baru (HP2B) mendatangi kantor Inspektorat Kota Bandung, Selasa (17/11/2026). Mereka mendesak pemerintah mengaudit kerja sama pengelolaan Pasar Baru Trade Center antara Perumda Pasar Juara dan PT Dam Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ).

Permohonan audit ini menyoroti dugaan macetnya setoran bagian hasil pendapatan kepada Perumda Pasar Juara. Padahal, perjanjian kerja sama (PKS) mengatur kewajiban penyetoran dana tersebut secara jelas.

Baca Juga: Mecca Rahma Aulia, Taekwondoin 15 Tahun yang Mengguncang Porprov XV Jabar

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 perjanjian, skema pembagian hasil penjualan hak pakai dan sewa ruang dagang menetapkan porsi 30 persen bagi Perumda Pasar Juara. Sementara itu, pihak PT DSMJ memperoleh bagian sebesar 70 persen.

Namun, HP2B mencatat bahwa PT DSMJ diduga belum menyetorkan hak pendapatan daerah tersebut sejak serah terima kerja sama pada 2021.

Jajaran Inspektorat Kota Bandung menerima langsung kedatangan rombongan pedagang ini. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan HP2B menyerahkan surat permohonan resmi agar tim auditor memeriksa kontrak secara transparan dan independen.

Salah seorang pedagang Pasar Baru, Ibrahim Harahap, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan meminta kejelasan hukum, bukan sekadar menuduh pihak tertentu.

“Kedatangan kami ke sini untuk mengadukan perjanjian kontrak antara PT DSMJ selaku pengelola Pasar Baru dan Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Di mana 30 persen hasil dari pembayaran kami tidak disetorkan ke Perumda Pasar. Ini tentunya menjadi kerugian besar bagi PAD Kota Bandung,” kata pria yang akrab disapa Ucok tersebut.

Tiga Persoalan Utama Jadi Sorotan Pedagang Pasar Baru

Ibrahim memaparkan tiga persoalan krusial yang mendasari laporan HP2B kepada tim pengawas internal pemerintah:

  1. Setoran Bagi Hasil Ruang Dagang: Dugaan belum masuknya dana bagi hasil penyewaan ruang dagang ke kas Perumda Pasar Juara.
  2. Transparansi Pendapatan Lain: Ketidakjelasan pembagian hasil dari sewa lokasi menara seluler, fasilitas MCK, parkir, toko, hingga gerai ATM.
  3. Kelalaian Perawatan Gedung: Buruknya pemeliharaan fisik bangunan yang memicu banjir di area basement serta jatuhnya material atap ke rumah warga dan kendaraan.

“Ketiganya, PT DSMJ di sini lalai. Tidak ada membangun Pasar Baru, tidak ada merawat sampai terjadi kemarin banjir di basement, terus atap-atapnya jatuh ke bawah menimpa rumah warga dan menimpa kendaraan. Untung belum sampai ada korban jiwa,” jelasnya.

Ia mengaku sangat prihatin menyaksikan kemunduran kondisi fisik pusat perbelanjaan ikonik Kota Bandung tersebut.

“Kami di situ sangat sedihlah melihat Pasar Baru sampai saat ini, dari yang tadinya bagus sekarang hampir hancur di tangan PT DSMJ,” ungkapnya.

Menanggapi aduan tersebut, pihak Inspektorat Kota Bandung menyatakan siap menampung aspirasi HP2B. Tim pengawas akan menindaklanjuti laporan ini sesuai kewenangan dan prosedur regulasi yang berlaku.

HP2B berharap proses audit segera membuka tabir pelaksanaan kewajiban kontrak kedua belah pihak. Kejelasan ini penting demi menyelamatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung sekaligus kenyamanan berdagang.

(Yusuf Mugni)

spot_img

Berita Terbaru