BANJAR, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas PUTR. Terus mematangkan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I KLHS. Penyusunan materi teknis serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kota Banjar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, Soni Harison, dalam arahannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh stakeholder untuk memberikan masukan komprehensif.
Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Penurunan Anggaran hingga Isu Pertanian
Menurutnya, penyusunan dokumen ini tidak boleh kaku dan masih terbuka luas terhadap berbagai gagasan konstruktif. Guna memetakan wilayah Kota Banjar agar ramah investasi tanpa mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
“Kesempatan luar biasa ini mari kita manfaatkan seluas-luasnya. Dokumen ini belum dikunci, sehingga masukan-masukan terkait pemetaan kawasan ke depan. Agar ramah investasi dan senantiasa memperhatikan lingkungan sangatlah penting,” ujar Soni Harison usai kegiatan, Selasa (17/11/2026).
Menangkap Peluang Proyek Strategis Nasional
Sekda Banjar memaparkan sejumlah peluang besar dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus diantisipasi dan diintegrasikan dalam dokumen RDTR.
Beberapa di antaranya meliputi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), proyek pembangunan jalan tol segmen Bandung-Tasikmalaya-Cilacap (Baticap). Hingga wacana jaringan kereta cepat yang melintasi jalur tengah menuju Yogyakarta.
Dengan posisi geografis Kota Banjar yang diibaratkan sebagai “Singapura” atau titik simpul segitiga emas penghubung jalur logistik. Ke destinasi wisata Pangandaran, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Jakarta, penataan ruang harus dirancang secara matang.
Pemetaan wilayah tidak boleh asal-asalan, melainkan harus jelas dalam menentukan zona pusat pertumbuhan ekonomi, sentra produksi, hingga kawasan budidaya.
“Jangan sampai ketika dokumen RDTR sudah jadi dan terintegrasi dengan OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Ada peluang pengembangan wilayah yang terhambat karena ruangnya tidak sesuai, penataan ini harus komprehensif,” tegasnya.
Kepastian Investasi dan Mitigasi Bencana
Selain pertumbuhan ekonomi, penyusunan RDTR dan KLHS ini juga menitikberatkan pada aspek kepastian mitigasi risiko bencana.
Kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kantor Pertanahan (Kantah/BPN) Kota Banjar dalam forum tersebut memastikan bahwa zona-zona ekonomi. Yang ditawarkan kepada calon investor benar-benar aman dari potensi pergerakan tanah maupun risiko bencana lainnya.
Terkait persoalan genangan air dan alih fungsi lahan, Pemkot Banjar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Terus berkoordinasi melakukan langkah antisipatif, termasuk normalisasi dan pengerukan sedimentasi seperti di Situletik guna menjaga kapasitas tampung air.
Melibatkan Konsep Pentahelix
Mengusung kolaborasi lintas sektor atau pentahelix, penyusunan RDTR ini melibatkan. Unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha (KADIN dan HIPMI), media, serta masyarakat.
Baca Juga: Operasi Zebra Lodaya 2026: Polres Banjar Sasar Knalpot Brong
Seluruh pihak didorong untuk menyumbangkan pemikiran tren bisnis dan pengembangan wilayah ke depan. Termasuk proyeksi kawasan komersial, hiburan, maupun logistik sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar akomodatif dan solutif.
Forum Konsultasi Publik dan FGD tahap pertama ini ditargetkan dapat rampung pada Desember mendatang melalui beberapa tahapan lanjutan.
Melalui RDTR yang terintegrasi ini, Pemkot Banjar optimistis iklim investasi di wilayah seluas kurang lebih 13.000 hektar. Dengan 4 kecamatan ini akan semakin bergairah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
(Susi)




