BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih membahas rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Tim perumus belum menyepakati sejumlah poin penting dalam regulasi tersebut.
Pihak Pemkot Bandung masih mengkaji penetapan definisi serta pengelompokan PKL ke dalam kategori usaha mikro.
Baca Juga: 91 Korban Kebakaran Pool Damri Bandung Segera Pindah, Farhan Prioritaskan 25 Warga Rentan
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan pengelompokan PKL ke dalam kategori usaha tersendiri. Farhan menolak penggabungan PKL ke dalam kelompok usaha mikro biasa.
“Perwal PKL masih dibahas karena ada beberapa hal yang masih didiskusikan bersama, terutama untuk definisi mikro. Saya sedang mengusulkan agar dikaji bahwa PKL itu masuk kategori sendiri, bukan kategori mikro,” kata Farhan di Balai Kota Bandung pada Selasa (10/11/2026).
Farhan Beberkan Keunggulan Model Bisnis PKL
Farhan menjelaskan bahwa PKL memiliki karakteristik bisnis yang sangat khas. Sektor usaha ini memiliki fleksibilitas tinggi dari sisi mobilitas dan efisiensi operasional.
Keunggulan model bisnis inilah yang membuat PKL mampu bertahan hidup di tengah persaingan ekonomi.
“Karena PKL itu kekuatannya ada di bisnis model, mobilitas, dan efisiensi tinggi. Dengan mobilitas dan efisiensi tinggi, maka PKL bisa survive,” jelasnya.
Regulasi Baru Harus Menyesuaikan Kebutuhan Pedagang
Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung wajib menyesuaikan regulasi baru dengan model bisnis pedagang. Aturan Perwal PKL harus mendukung keberlangsungan usaha mereka di lapangan.
Pihaknya berkomitmen melahirkan aturan hukum yang mempermudah ruang gerak para pedagang.
“Jadi kita harus membuat peraturan yang bisa menyesuaikan dengan bisnis model dari PKL itu sendiri,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung masih membahas rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)){kind=link}