CIANJUR, FOKUSJabar.id: Kepala Polres Cianjur Polda Jabar, AKBP Beddy Suwendi meminta masyarakat ikut mengawasi kegiatan pertambangan di lingkungan masing-masing. Terutama aktivitas yang di duga tidak mengantongi izin resmi.
Menurutnya, keterlibatan warga di nilai penting untuk membantu mengungkap praktik pertambangan ilegal sekaligus mencegah dampak buruk terhadap lingkungan.
BACA JUGA:
Polres Cianjur Tutup 3 Lokasi Tambang Pasir Ilegal
Beddy Suwendi menegaskan, pihaknya terbuka terhadap informasi maupun laporan masyarakat terkait kegiatan penambangan yang melanggar ketentuan.
Setiap temuan di lapangan akan menjadi perhatian kepolisian untuk di tindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ajakan tersebut di sampaikan setelah Polres Cianjur menindak tiga lokasi pertambangan pasir dan batuan di wilayah Kecamatan Sukaluyu, Cilaku, serta Cibeber.
Operasi yang berlangsung pada Senin hingga Rabu, 2–4 November 2026 merupakan langkah kepolisian menyikapi dugaan aktivitas pertambangan tanpa perizinan resmi.
Beddy mengingatkan warga agar segera menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya kegiatan penambangan yang tidak sesuai aturan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat membantu aparat melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Cianjur.
“Kami minta masyarakat yang menemukan pihak yang melakukan aktivitas serupa segera di laporkan dan akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Beddy Suwendi.
Selain persoalan legalitas, aktivitas pertambangan tanpa izin juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan dapat berdampak terhadap kondisi wilayah sekitar dan mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi penambangan.
Karena itu, Beddy turut mengingatkan para pemilik lahan dan pengelola usaha pertambangan untuk memastikan seluruh persyaratan perizinan telah di penuhi sebelum menjalankan kegiatan operasional.
Kepatuhan terhadap aturan di nilai menjadi hal penting agar aktivitas usaha tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak negatif bagi masyarakat.
Polres Cianjur juga menyatakan akan melanjutkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal.
Langkah tersebut di lakukan untuk mencegah aktivitas serupa kembali berlangsung serta menjaga ketertiban di wilayah hukum setempat.
BACA JUGA:
Gapura SDN Kertajadi Cianjur Ambruk, Siswi Terluka
“Kami berkomitmen untuk terus menegakkan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Cianjur dari praktik pertambangan yang melanggar hukum,” pungkasnya.
Persoalan tambang tanpa izin di Kabupaten Cianjur sebelumnya juga menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.
Instansi tersebut menemukan 49 titik pertambangan galian C ilegal yang masih beroperasi di wilayah tersebut.
Informasi mengenai keberadaan lokasi-lokasi itu di himpun dari berbagai laporan. Termasuk yang di sampaikan masyarakat.
Koordinator Pertambangan dan Air Tanah (PAT) Dinas ESDM Jawa Barat, Diki Pramesti, menjelaskan bahwa sebagian besar pengelola tambang yang di temukan tidak dapat memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas memasang papan larangan aktivitas pertambangan dan mengirimkan surat peringatan kepada para pengelola.
Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan TNI/Polri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Satpol PP, serta aparat kecamatan dan desa.
Dalam pendataan yang sama, ESDM Jawa Barat mencatat terdapat sembilan usaha pertambangan di Kabupaten Cianjur yang telah mengantongi perizinan.
Jumlah tersebut terdiri atas satu IUP eksplorasi, enam IUP operasi produksi, dan dua Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Data ini merupakan hasil pendataan pada Oktober 2026 sehingga tidak dapat dianggap sebagai jumlah terbaru per November 2026.
BACA JUGA:
PMI Cianjur Diduga Korban TPPO di Libya Viral, Dedi Mulyadi Siap Fasilitasi Pemulangan
Melalui pengawasan bersama, kepolisian berharap masyarakat semakin aktif menyampaikan informasi mengenai dugaan kegiatan pertambangan ilegal.
Para pengelola usaha juga diingatkan untuk menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan agar tidak mengabaikan aspek keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Cianjur.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
