TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Namun, terbitnya aturan baru memicu kekhawatiran di tingkat akar rumput.
Puluhan mitra program MBG di wilayah Priangan Timur berkumpul untuk menyamakan persepsi dan menyuarakan kegelisahan mereka. Pertemuan tersebut berlangsung di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga: Mitra Dapur MBG Minta BGN Evaluasi Aturan Biaya Operasional
Para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyoroti peralihan Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 menjadi SK 63551 terbitan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemicu utama keresahan para mitra adalah perubahan skema pembayaran yang drastis. BGN mengubah skema dari tarif harian tetap sebesar Rp6 juta menjadi insentif pengelola dapur sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.
Perubahan skema ini mengancam operasional dapur di lapangan. Para mitra mengkalkulasikan bahwa kebijakan baru ini memicu defisit operasional hingga Rp80 juta per bulan atau menembus Rp1 miliar dalam setahun. Pihak BGN juga mengalihkan penuh biaya armada kendaraan operasional kepada mitra.
“Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup,” kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya, Badai.
Minta BGN Evaluasi Lapangan dan Tempuh Audiensi ke Komisi IX DPR RI
Dampak defisit operasional ini memaksa para pengelola mengambil keputusan pahit berupa pengurangan relawan dapur. Mitra SPPG Suksasenang Kabupaten Tasikmalaya, Nandang Makmur menyoroti potensi timbulnya pengangguran baru di daerah.
“Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya,” ujar Nandang.
Meski dihadapkan pada dilema berat, para mitra tetap mengapresiasi program MBG garapan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala BGN. Mitra SPPG Ciamis, Robi Tamzil memohon pimpinan BGN berkenan mengkaji ulang regulasi tersebut.
“Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya,” kata Robi.
Para mitra memilih menempuh jalur audiensi resmi ketimbang menggelar unjuk rasa. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (Abah Ucu) melayangkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI dan terjadwalkan hadir pada 16 November 2026.
“Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini arahnya mau ke mana,” kata Abah Ucu.
Abah Ucu menegaskan bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat program MBG. Pihaknya berharap para pembuat kebijakan di BGN mendengarkan aspirasi dari bawah demi keberlanjutan program tersebut.
(Abdul Latif)
