GARUT, FOKUSJabar.id: Dinamika pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) yang akan berakhir pada 1 November 2026 mulai menjadi sorotan.
Fraksi Partai Gerindra mendorong agar Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin melakukan open bidding (seleksi terbuka) untuk mencari sosok Sekda yang berkompeten dan berintegritas.
BACA JUGA:
Putri Karlina Bicara Soal Pengelolaan Sampah
Dorongan tersebut di sampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Garut, Agus M Sutarman di dampingi anggotanya, Tatang Sumirat.
Pihaknya berharap, Sekda yang terpilih adalah sosok yang benar-benar kompeten, berintegritas dan mampu membantu Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dia menilai, mekanisme open bidding akan menghasilkan proses seleksi yang transparan, objektif dan akuntabel serta menghindari praktik jual beli jabatan.
Seperti di ketahui, Sekda merupakan jabatan strategis sebagai motor penggerak birokrasi di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, di butuhkan sosok yang memiliki kemampuan manajerial, pengalaman birokrasi yang mumpuni serta loyal terhadap pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra berharap, Bupati Garut dapat mempertimbangkan usulan tersebut demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami menilai, open bidding lebih fair dan memberikan ruang kepada putra-putri terbaik Jawa Barat, ketimbang sistem manajemen talenta,” tegas Agus, Senin (19/10/2026).
“Manajamen talenta itu bagian dari persiapan sistem yang baik jika dilihat dari berbagai tahapan administrasi. Namun kami memiliki pandangan, terkadang di akhir kerap terjadi penunjukan, sehingga rawan Sekda titipan atau Sekda balas jasa. Kalau Open Bidding, yang jadi adalah Sekda Petarung,” tegasnya.
BACA JUGA:
Pemkab Garut Percepat Pemasangan Infrastruktur Sementara Pasar Andir
Agus menambahkan, Sekda hasil open bidding menghasilkan pejabat terbaik bukan yang terdekat karena merupakan hasil seleksi terbuka se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia.
Mereka yang mengikuti open bidding bukan hanya Putra Garut atau lingkaran orang dekat penguasa Garut, namun bisa dari Provinsi Jabar yang sudah memiliki prestasi bagus dan pengalaman yang mumpuni.
“Sekda itu jabatan sangat strategis yang mengurus berbagai persoalan yang lebih konfleks. Kalau Sekda hasil balas jasa, ada kekhawatiran dan kecenderungan lebih mengeksplor kepentingan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Menurut Dia, open bidding akan melahirkan motivasi ASN Garut untuk berprestasi jenjang karier terbuka. Artinya, Kepala Dinas yang bagus bisa jadi Sekda. Mereka akan semangat kerja, bukan semangat cari muka.
BACA JUGA:
Bupati Garut Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan
Efek psikologis paling besar hasil open bidding, Sekda akan lebih berani menolak perintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekda hasil open bidding lebih berani bilang ‘tidak’ karena dia tidak merasa berhutang budi. Sementara Sekda titipan, disuruh apa saja ‘siap pak.’
Open bidding lebih transparan dan akan dipandang profesional oleh Provinsi Jabar dan Mendagri.
Maka untuk itu, Fraksi Gerindra akan mengawal beberapa hal. Di antaranya, pansel harus independen, wajib ada akademisi dan tokoh masyarakat Garut.
Selain itu, res terbuka disiarkan live YouTube, TikTok ataupun yang lainya. Dengan begitu, rakyat Garut bisa nonton visi misi calon Sekda.
“Kami tidak ingin ada calon tunggal. Minimal 3 calon yang lolos seleksi,” pesan Dia.
Jabatan Sekda itu bukan hadiah Pilkada, tapi amanah rakyat sebagai jenderal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Jabatan Sekda jangan diberikan kepada orang yang hanya pandai menjilat, tapi berikan ke orang yang pandai mengelola uang rakyat.
“Kami minta open bidding Sekda Garut dilakukan secara terbuka, jujur dan disiarkan langsung,” pungkas Agus.
(Bambang Fouristian)
 Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) yang akan berakhir pada 1 November 2026 mulai){kind=link}