BOGOR,FOKUSJabar.id: Ombudsman RI membeberkan temuan mengejutkan dari hasil pemeriksaan langsung di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI.
Pemeriksaan lapangan tersebut mengungkap beragam fasilitas mewah, persoalan keamanan, hingga dugaan pungutan liar terhadap warga binaan.
Baca Juga: Transjakarta dan Transjabodetabek Akan Naik Tarif Mulai Januari 2027
Vila Mewah, Mobil Mewah, dan Dugaan Pungli
Tim Ombudsman menemukan bangunan menyerupai vila di area asimilasi lengkap dengan sofa, televisi, kulkas, dan meja makan.
Ombudsman juga mendapati kartu RSPI atas nama Hansen Setiawan, terpidana kasus importasi gula sekaligus Dirut PT Centra Usahatama Jaya.
“Kami menemukan juga adanya kartu RSPI atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu Direktur Utama PT Centra Usahatama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area Lapas Kelas IIA Cibinong, ya,” ungkap Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, Selasa (29/9/2026).
Syafrida mengungkap adanya praktik pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok. Informasi ini berasal dari wawancara langsung dengan keluarga warga binaan.
“Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli eh terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu, yang di salah satu blok yang berada di area lapas,” tegasnya.
Petugas juga menemukan dua mobil mewah, botol miras bekas, fasilitas gym, kolam, serta pembangunan simulator golf.
Aspek keamanan turut memprihatinkan karena blok tahanan tidak terpasang kawat berduri dan pagar belakang berbatasan langsung dengan permukiman warga.
5 Pejabat Dinonaktifkan dan DPR Siapkan Inspeksi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merespons cepat dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong, termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto.
Tim internal kementerian langsung menggelar pemeriksaan menyeluruh sejak kunjungan Ombudsman tersebut.
Komisi XIII DPR RI menjadwalkan inspeksi langsung ke Lapas Cibinong pada Rabu (30/9/2026) guna mencocokkan data pemerintah dengan kondisi lapangan.
“Oleh karena itu kami dari pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi XIII mengunjungi Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat,” tegas Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
(Berbagai SUmber/Jingga Sonjaya)
