JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (Mas Dar) buka suara soal anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 senilai Rp240 trilyun.
Dia pastikan pelaksanaan program MBG akan di optimalkan. Menurutnya, efisiensi anggaran akan di iringi dengan penataan pelaksanaan program dan pemanfaatan data lintas kementerian.
BACA JUGA:
Penerima MBG Belum Punya Rumah, Sudaryono Lapor Menteri PKP
“Ya, kita optimalkan. Jadi yang sekarang jalan kita pastikan itu tertib,” tegas Sudaryono di kutip JawaPos.com, Jumat (21/8/2026).
Sudaryono menyebut, BGN saat ini telah menghubungkan data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Data tersebut mencakup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dapodik, Kementerian Agama, BKKBN hingga Kementerian Kesehatan.
“Semua data sudah connect,” ungkap Mas Dar.
Selain memastikan program yang sudah berjalan tetap tertib, BGN akan memberikan perhatian lebih kepada wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
“Terdapat sekitar 1.700 dapur yang telah di bangun dan teridentifikasi untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah 3T,” katanya.
Menurut Mas Dar, BGN nantinya akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sesuai tahapan yang telah di tentukan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian, Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.
Namun pembukaan SPPG tersebut masih menunggu aturan internal BGN. Regulasi itu di perlukan agar pelaksanaan program di wilayah 3T memiliki dasar operasional yang jelas sejak di mulai.
“Saya harus keluarkan aturan. Sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres,” katanya.
BACA JUGA:
Kabar Gembira! Bulan Depan Pemerintah Subsidi Motor Listrik
Sebagai informasi, dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, anggaran Program MBG berada di kisaran Rp240 trilyun dalam RAPBN 2027.
Angka tersebut sekitar 29 persen dari total belanja pendidikan yang di rancang oleh pemerintah sebesar Rp820,9 trilyun.
(Bambang Fouristian)



