GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin mendorong pemenuhan kebutuhan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit.
Hal tersebut Syakur sampaikan saat membuka Konsultasi Publik Proyek Penyediaan Infrastruktur APJ Kabupaten Garut di Aula Kantor Bappeda Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul.
BACA JUGA:
Bupati Garut-Kementan Bahas Penguatan Irigasi dan Lahan Pertanian
Pemenuhan APJ tersebut di inisiasi melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah sekaligus mempercepat pelayanan publik di bidang infrastruktur penerangan jalan.
Bupati Garut menjelaskan, penerangan jalan menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemenuhan APJ di harapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat, keselamatan pengguna jalan serta pertumbuhan ekonomi.
“Di harapkan menjadi pendukung ekonomi dan aktivitas masyarakat. Mendukung pertumbuhan ekonomi di area wisata, pertanian serta meningkatkan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan pada saat malam hari,” kata Syakur.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Karena itu, Pemkab Garut terus mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan.
Bupati juga mengusulkan penggunaan teknologi lampu LED yang di nilai dapat mendukung efisiensi karena hemat biaya, awet dan terang untuk pemenuhan APJ dalam jangka panjang.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Garut, Satria Budi mengatakan, Pemkab Garut berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan infrastruktur publik yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, konsultasi publik menjadi salah satu tahapan penting dalam proses proyek KPBU. Termasuk untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan.
BACA JUGA:
Pemkab Dukung Penanaman Bawang Putih Polres Garut
“Konsultasi publik yang di laksanakan hari ini merupakan bagian penting dalam rangka proses KPDBU yang tidak hanya menyampaikan rencana pemerintah daerah. Tetapi juga menghimpun tanggapan, masukan, pandangan serta dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur APJ melalui skema KPDBU,” ungkap Satria Budi.
Melalui konsultasi publik tersebut, Pemkab Garut berharap dapat memperoleh masukan terkait kebutuhan layanan dan cakupan infrastruktur APJ. Sehingga proyek dapat memberikan manfaat bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
(Bambang Fouristian)



