PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelaraskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan penegasan tersebut usai memimpin Rapat Paripurna penetapan KUA-PPAS Perubahan 2026 serta pembahasan KUA-PPAS 2027 di Ruang Paripurna DPRD Pangandaran di Parigi.
Baca Juga: Pakar Unpad Jelaskan Fenomena Upwelling Pemicu Biota Laut Terdampar di Pangandaran
“KUA-PPAS adalah pedoman dan arah kebijakan pembangunan. Tahun 2027, RPJMD kita mengamanatkan akselerasi perekonomian berbasis pariwisata. Ini yang harus dijabarkan ke dalam program kerja konkret,” kata Asep.
Dorong Pemda Hidupkan Kembali Kite Festival Internasional
DPRD Pangandaran mendorong penyusunan kalender event wisata yang konsisten demi meningkatkan kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara. Pihaknya meminta Pemda menghidupkan kembali agenda besar yang pernah menjadi ikon daerah.
“Kite Festival Internasional itu rohnya Pangandaran. Pada 2027, agenda ini harus dihidupkan kembali,” tegas Asep.
Selain festival layang-layang, DPRD mengusulkan pengembangan atraksi wisata baru seperti aero modeling, olahraga bahari, pacuan kuda di Legok Jawa, surfing internasional di Batukaras, hingga paddle boarding di Green Canyon.
Tradisi dan budaya lokal seperti Hajat Laut, Syukuran Nelayan, serta Seren Taun juga perlu mendapat kemasan profesional agar menjelma menjadi daya tarik wisata bernilai jual tinggi.
Penguatan Desa Wisata dan Penerapan Digitalisasi
Pengembangan desa wisata turut menjadi perhatian utama dewan. Pemda mendapat desakan untuk memberikan pembinaan serta pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat mampu mengelola potensi lokal secara mandiri.
Asep mendorong pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi destinasi, pemasaran produk UMKM, hingga tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi tidak hanya untuk promosi, tapi juga mendorong pengelolaan sektor pariwisata dan PAD jadi lebih transparan serta optimal,” ujarnya.
Pentingnya Akses Infrastruktur dan Kolaborasi Pentahelix
Asep mengingatkan bahwa kemajuan sektor pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur jalan, transportasi, dan akomodasi yang memadai menuju kawasan wisata.
“Ujung dari semua strategi ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dab naiknya PAD dan devisa. Serta terbukanya lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran,” ucap Asep.
Guna mewujudkan target tersebut, DPRD menekankan penerapan konsep kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, serta komunitas lokal.
“Kolaborasi ini penting agar pengembangan pariwisata tak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan. Tapi mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Pangandaran,” pungkasnya.
(Sajidin)
){kind=link}