JAKARTA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membenahi basis data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan sekitar enam juta data yang terindikasi tercatat lebih dari satu kali.
Temuan itu di ketahui dalam proses pemadanan data penerima manfaat yang di lakukan pemerintah untuk mendapatkan daftar penerima yang lebih akurat.
BACA JUGA:
Tutup 833 SPPG, BGN Siapkan 13 Ribu Dapur Baru Secara Bertahap
Kepala BGN, Sudaryono mengungkapkan, meski jumlah data ganda yang di temukan mencapai sekitar enam juta, angka tersebut belum menjadi hasil akhir karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
BGN masih menelusuri satu per satu data untuk memastikan identitas yang tercatat berulang benar-benar merupakan duplikasi.
Masalah pencatatan ganda muncul karena data penerima berasal dari berbagai sumber yang di kelola kementerian dan lembaga berbeda.
Satu individu dapat tercatat dalam dua basis data karena memiliki status pendidikan yang muncul pada lebih dari satu lembaga. Misalnya, seorang siswa dapat tercatat dalam sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus masuk dalam pendataan lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Proses tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kementerian Kesehatan.
Setiap data perlu di cocokkan agar satu identitas tidak kembali di hitung sebagai penerima yang berbeda.
Penataan basis data itu turut berdampak pada perhitungan jumlah penerima MBG secara keseluruhan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan beberpa waktu menyampaikan, jumlah penerima manfaat untuk sementara berada di sekitar 63 juta orang.
Namun angka tersebut masih bisa berubah karena proses verifikasi belum selesai dan pemerintah memperkirakan membutuhkan waktu hampir dua bulan untuk merampungkan pemadanan data.
Pemerintah juga belum menetapkan angka final penerima MBG karena proses validasi masih berjalan.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa jumlah yang di gunakan saat ini masih berupa perkiraan sementara.
Pembenahan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena daftar penerima berkaitan langsung dengan perencanaan kebutuhan program.
Ketidakakuratan akibat satu penerima tercatat lebih dari sekali dapat memengaruhi perhitungan jumlah makanan yang harus di siapkan hingga perencanaan anggaran.
Karena itu, BGN masih memeriksa data yang terindikasi ganda sebelum menetapkan daftar penerima yang telah tervalidasi.
BACA JUGA:
BGN Temukan Pelanggaran SOP, Kepala SPPG Jayapura Dicopot
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta proses pemutakhiran di lakukan secara menyeluruh agar persoalan administrasi tidak membuat distribusi MBG meleset dari sasaran.
“Temuan 6 juta data ganda penerima MBG harus segera di tindaklanjuti secara serius. Data ganda menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan basis data antarlembaga yang berpotensi membuat penyaluran program tidak tepat sasaran. Kami minta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali,” katanya.
Zainul juga menilai data yang berhasil di bersihkan dapat menjadi dasar untuk memperluas cakupan penerima MBG.
Perhatian khusus di arahkan kepada masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) yang berpotensi belum masuk dalam daftar penerima.
“Jangan sampai ada anak yang terlewat hanya karena persoalan administrasi. Dengan menutup celah data ganda, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas cakupan penerima manfaat sehingga semakin banyak anak. Khususnya di daerah 3T, dapat menikmati Program MBG,” ujarnya.
Di luar penataan data, BGN juga menyiapkan penguatan layanan MBG di daerah yang menjadi prioritas penanganan masalah gizi.
Salah satu rencananya adalah mengoperasikan sekitar 1.700 dapur MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi.
Perluasan layanan tersebut berjalan bersamaan dengan proses sinkronisasi data agar penerima yang di layani nantinya tercatat secara tepat dan tidak mengalami penghitungan berulang.
Sekitar enam juta data yang di temukan BGN masih berstatus sebagai data terindikasi ganda dan belum dapat di sebut sebagai angka final penerima yang benar-benar tercatat dua kali.
Proses pemeriksaan serta pencocokan data masih di lakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah memperkirakan validasi membutuhkan waktu hampir dua bulan sebelum basis data penerima MBG dapat di tetapkan secara lebih pasti.
(Jingga Sonjaya)



