SUMEDANG,FOKUSJabar.id: Forkopimda Kabupaten Sumedang menggelar rapat koordinasi strategis di Aula Tampomas, Kamis (30/7/2026). Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memimpin langsung pembahasan dampak kemarau, kemiskinan, hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Dony menekankan penanganan musim kemarau membutuhkan kolaborasi erat seluruh elemen masyarakat dan lintas instansi.
“Penanganan kemarau tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar dampaknya dapat diminimalkan,” ujarnya.
Ia menginstruksikan para camat mengoordinasikan penanganan wilayah, memantau kondisi harian, serta memperbarui data rawan bencana.
“Deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gagal panen, krisis air bersih, serta kerusakan jalan harus menjadi dasar penetapan prioritas penanganan,” katanya.
Pemkab Sumedang mengoptimalkan perbaikan saluran irigasi, penggunaan pompa air, serta pengaturan pola tanam petani.
“Pantau potensi gagal panen juga akan diperkuat disertai penyediaan cadangan pangan dan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Pemerintah mempercepat penyaluran air bersih melalui koordinasi BPBD, PDAM, PMI, serta mengaktifkan layanan darurat 112.
“BPBD sebagai koordinator penanganan kekeringan yang bertugas mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dan memetakan seluruh sumber air yang dapat warga manfaatkan,” katanya.
Percepatan Pengerukan Sungai
Bupati mendesak percepatan pengerukan sungai, pembersihan drainase, dan penertiban bangunan liar penghambat aliran air.
“Selain itu, mengoptimalkan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menangani jalan berlubang, kerusakan drainase, trotoar, irigasi, hingga titik rawan longsor. Pelayanan pemerintah harus cepat, responsif, dan langsung masyarakat rasakan,” tegasnya.
Seluruh dinas wajib menggelar Jumat Bersih serentak sambil mempercepat penganggaran rehabilitasi jalan pada Perubahan APBD.
Bupati menegaskan pengentasan angka kemiskinan tetap menjadi fokus utama pelayanan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
“Tugas negara adalah menyejahterakan masyarakat. Karena itu pemerintah harus terus melakukan pembenahan agar angka kemiskinan terus menurun,” katanya.
Pihaknya mendorong validasi data penerima bantuan sosial, digitalisasi perlindungan sosial, serta penguatan Program Desa Cantik.
Ia meminta dinas terkait memperluas edukasi hemat air dan pencegahan kebakaran lahan kepada seluruh warga.
“Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh tindak lanjut hasil rapat agar setiap persoalan segera mendapat penanganan dengan baik,” katanya.
(SumedangKab/Irfansyah)
