JAKARTA, FOKUSJabar.id: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengirim 25 kepala daerah ke Singapura untuk mengikuti pelatihan atau capacity building.
Kebijakan Lemhannas di sorot Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia mempertanyakan urgensi capacity building tersebut.
BACA JUGA:
Ini Alasan Naniek Sudaryati Deyang Mundur dari Kepala BGN
Puan mengatakan, DPR RI bakal meminta penjelasan secara perinci dari Lemhannas mengenai tujuan pengiriman kepala daerah ke luar negeri.
“Nanti kami akan meminta penjelasan secara detail, di saat masa efisiensi dan situasi global seperti ini. Apakah memang di butuhkan untuk mengirim kepala daerah untuk peningkatan capacity building ke luar negeri,” kata Puan di kutip kompas.com.
Menurut dia, alat kelengkapan dewan di DPR yang membidangi urusan terkait juga akan meminta penjelasan kepada Lemhannas mengenai program tersebut.
“Jadi, nanti mungkin komisi terkait yang akan meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” kata Puan Maharani.
Sebelumnya Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, 25 kepala daerah mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III pada 15-28 Juli 2026.
Program tersebut adalah kerja sama Lemhannas dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Menurut Ace, para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Aceh hingga Papua.
Selama enam hari pertama, para kepala daerah mengikuti pembelajaran di Lemhannas dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Materi yang di berikan meliputi wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan, pembangunan integritas hingga pendidikan antikorupsi yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pemateri.
Setelah itu, para peserta di jadwalkan mengikuti pelatihan selama sepekan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Ace menjelaskan, Singapura di pilih karena di nilai memiliki praktik terbaik dalam pelayanan publik.
“Kita tahu bahwa hingga saat ini saya kira Singapura merupakan negara yang memiliki best practices dalam hal pelayanan publik,” ungkap Ace.
BACA JUGA:
Menkeu dan BGN Bahas Efisiensi Program MBG, Anggaran Berpotensi Menyusut
Dia menyebut, selama berada di Singapura, para kepala daerah akan mempelajari praktik pelayanan publik. Di antaranya, pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan.
Mereka juga di jadwalkan mengunjungi sejumlah institusi pemerintah di negara tersebut.
Setelah kembali ke Indonesia, seluruh peserta wajib menyusun proyek unggulan yang akan di terapkan di daerah masing-masing.
Proyek tersebut kemudian di presentasikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri sebagai tindak lanjut hasil pelatihan.
(Bambang Fouristian)
 mengirim 25 kepala daerah ke Singapura untuk mengikuti){kind=link}