JAKARTA, FOKUSJabar.id: Indonesia tengah memasuki babak baru dalam modernisasi sistem perpajakan nasional. Salah satu perubahan yang mulai di rasakan masyarakat adalah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan, sebuah langkah yang menjadi bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.
Arah kebijakan tersebut membawa perubahan pada cara masyarakat mengakses layanan perpajakan. Jika sebelumnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) identik dengan kartu fisik yang harus di bawa untuk berbagai keperluan administrasi. Ke depan identitas perpajakan akan semakin terintegrasi dengan data kependudukan melalui NIK.
BACA JUGA:
Babak Baru Program MBG, Zulkifli Hasan Minta Waktu 1 Bulan
Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan administrasi pajak. Tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital yang mengedepankan data terintegrasi.
Konsep satu identitas untuk berbagai layanan di harapkan mampu membuat pelayanan publik lebih cepat, efisien dan akurat.
Landasan kebijakan tersebut telah di mulai sejak di terbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 pada Kamis, 14 Juli 2022 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pajak Nasional.
Regulasi itu menjadi dasar pelaksanaan pemadanan NIK dengan NPWP sebagai identitas perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi.
Seiring penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax pada awal 2025, proses integrasi tersebut semakin di perkuat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menghubungkan data perpajakan dengan data kependudukan yang di kelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sehingga identitas seseorang dapat di kenali melalui satu nomor yang sama.
Selama bertahun-tahun, masyarakat harus menggunakan berbagai nomor identitas sesuai jenis layanan yang di akses. Mulai dari NIK untuk administrasi kependudukan hingga NPWP untuk urusan perpajakan.
Kini, pemerintah mengarah pada penggunaan satu identitas nasional yang dapat di manfaatkan untuk berbagai kebutuhan administrasi.
Bagi wajib pajak, perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pelayanan. Kartu NPWP fisik tidak lagi menjadi dokumen utama yang harus selalu di bawa ketika mengurus administrasi perpajakan.
Identitas dapat di verifikasi melalui NIK yang telah terhubung secara digital dengan sistem DJP dan Dukcapil.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan resmi yang menyatakan pencetakan kartu NPWP fisik di hentikan sepenuhnya.
Namun arah transformasi yang di jalankan pemerintah menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia sedang bergerak menuju layanan digital yang tidak lagi bergantung pada kartu fisik sebagai bukti identitas pajak.
BACA JUGA:
Peringati Hari Pajak 2026, DJP Catat Lonjakan Setoran Pajak Hingga 24 Persen
DJP juga terus melakukan sosialisasi kepada berbagai instansi pemerintah maupun sektor perbankan agar tidak lagi menjadikan kartu NPWP sebagai satu-satunya dokumen identitas perpajakan.
Melalui sistem Coretax, proses validasi dapat di lakukan secara langsung menggunakan NIK. Sehingga pelayanan menjadi lebih praktis sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan dokumen fisik apabila kartu NPWP jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Saat ini proses transformasi masih berada pada masa transisi. Basis data perpajakan masih menggunakan dua format identitas. Yakni NPWP 15 digit sebagai sistem lama dan NIK atau NPWP 16 digit sebagai format baru.
Pemerintah terus melakukan penyempurnaan integrasi data, penyesuaian sistem antarinstansi serta penguatan infrastruktur digital agar implementasi identitas tunggal dapat berjalan optimal.
riau.antaranews.com, konsep identitas tunggal bukanlah hal baru di tingkat global. Korea Selatan telah lama menggunakan Resident Registration Number (RRN) sebagai identitas utama untuk berbagai layanan. Termasuk perpajakan.
Singapura menerapkan National Registration Identity Card (NRIC) yang terintegrasi dengan layanan pemerintah. Sementara Finlandia memanfaatkan personal identity code sebagai identitas tunggal untuk urusan pajak, pendidikan hingga kesehatan.
Pengalaman sejumlah negara tersebut menunjukkan bahwa integrasi identitas mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, implementasi sistem ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah perlu memastikan kualitas data tetap akurat, memperkuat keamanan informasi pribadi, menyelaraskan sistem antarinstansi serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
BACA JUGA:
Komjen Rudi Setiawan Resmi Dilantik Jadi Irjen Kemenimipas
Kepercayaan publik juga menjadi faktor penting agar transformasi menuju ekosistem pemerintahan digital dapat berjalan dengan baik.
Apabila seluruh proses tersebut berhasil di wujudkan, penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan akan menghadirkan layanan yang lebih sederhana bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya sistem administrasi negara yang lebih aman, efisien, modern dan terpercaya.
(Jingga)
