JAKARTA, FOKUSJabar.id: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah bergerak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
BACA JUGA:
Komjen Rudi Setiawan Resmi Dilantik Jadi Irjen Kemenimipas
Mulai dari dugaan penyalahgunaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), persoalan distribusi hingga kecukupan anggaran per porsi.
Seluruh aspek akan di kaji dalam satu bulan ke depan sebelum di laporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait kini tengah mendalami berbagai persoalan yang muncul.
Pendalaman tersebut mencakup berbagai laporan yang selama ini menjadi perhatian. Termasuk dugaan penyalahgunaan titik-titik lokasi SPPG maupun berbagai hambatan teknis di lapangan.
Hasil evaluasi tersebut akan di rangkum dan di laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu sekitar satu bulan.
“Soal MBG, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” ungkap Zulhas di kutip tribuntrends.com, Jumat (17/7/2026).
Dia menyebut, pembahasan mengenai program MBG menjadi salah satu agenda utama dalam rapat terbatas yang di pimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Selama kurang lebih empat jam, Presiden bersama jajaran menteri membahas dua program strategis pemerintah. Yakni, program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, hasil kajian yang tengah di lakukan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan berikutnya.
Pemerintah mengakui terdapat cukup banyak persoalan yang harus di benahi agar pelaksanaan program MBG semakin efektif.
Mulai dari dugaan penyalahgunaan pelaksanaan program, ketidaksesuaian titik penerima manfaat hingga lokasi yang telah di tetapkan tetapi belum memiliki SPPG.
BACA JUGA:
Peringati Hari Pajak 2026, DJP Catat Lonjakan Setoran Pajak Hingga 24 Persen
Dia berharap, evaluasi tersebut mampu menghasilkan tata kelola yang lebih rapi. Sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Anggaran Rp15 Ribu per Porsi
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kembali kecukupan anggaran MBG Rp15 ribu per penerima.
Saat ini, komponen biaya bahan makanan di tetapkan sebesar Rp8 ribu untuk siswa PAUD hingga kelas III dan Rp10 ribu untuk siswa kelas IV hingga SMA.
Di luar itu masih terdapat biaya operasional sebesar Rp3 ribu dan biaya fasilitas sebesar Rp2 ribu pada setiap porsi.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, Presiden meminta seluruh opsi di hitung secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Pak Presiden mengatakan, apakah anggaran Rp15 ribu itu sudah cukup? Silakan kaji,” kata Agustina.
(Bambang Fouristian)



