TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mempertegas komitmen jaminan sosial lewat penandatanganan kesepakatan bersama. Kerja sama strategis ini bertujuan memperkuat kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kota Tasikmalaya, Senin (13/7/2026).
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Ketua Umum TP-PKK dr. Elvira Kamarrow Putri, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Hamdani, menandatangani langsung dokumen kerja sama tersebut di Aula Utama Balekota Tasikmalaya. Rangkaian acara ini turut mendapat kesaksian dari sejumlah pejabat Pratama serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Program Tasikmalaya CAANG Resmi Diluncurkan, OJK Target Edukasi 98 Ribu Warga
Kesepakatan strategis ini memegang peran sebagai langkah krusial untuk menggerakkan advokasi serta edukasi masif, agar kepesertaan program JKN di Kota Tasikmalaya terus aktif dan berkelanjutan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya, Hamdani, membeberkan data riil kepesertaan yang mengejutkan. Saat ini, lembaganya mencatat hanya ada 776 peserta BPJS Kesehatan jalur mandiri yang menyandang status aktif.
Sebaliknya, sekitar 142 ribu peserta mandiri lainnya justru masuk dalam daftar nonaktif. Kondisi tersebut lantaran menunggak pembayaran iuran bulanan atau tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
“Dari jumlah itu kami akan melakukan advokasi dan pengingat. Bagi masyarakat yang tidak masuk desil 1 sampai desil 5 dan dinilai mampu, kami dorong untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya secara mandiri,” cetus Hamdani, Senin (13/7/2026).
Hamdani juga mengungkap fakta bahwa masih ada sekitar 11 ribu warga Kota Tasikmalaya yang sampai saat ini belum menyentuh atau terdaftar dalam program JKN. Padahal, ia menilai kepemilikan kartu BPJS Kesehatan memegang andil sangat penting sebagai benteng perlindungan kesehatan di masa depan.
Alokasikan PBI Rp47 Miliar demi Keadilan Sosial
Wali Kota Tasikmalaya, H. Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa kesepakatan ini mengemban misi utama untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses layanan medis yang adil dan merata.
“Penandatanganan hari ini untuk memastikan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tasikmalaya terus berjalan baik dengan pencapaian 98 persen kepesertaan dan 82 persen diantaranya peserta aktif,” jelas Viman Alfarizi.
Guna menyokong warga kurang mampu agar tetap memegang jaminan proteksi kesehatan, Pemkot Tasikmalaya menggelontorkan anggaran fantastis sekitar Rp47 miliar. Anggaran tersebut ntuk pos peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggaran daerah tersebut juga mendapatkan suntikan dana pendamping (sharing) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp27 miliar. Hingga saat ini tengah memasuki proses pencairan.
Viman menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor ini memegang fungsi penting untuk menyaring dan memilah status ekonomi warga. Langkah ini membantu pemerintah membedakan mana kelompok yang benar-benar membutuhkan subsidi iuran negara dan mana kelompok yang sudah sanggup membayar secara swadaya.
“Kita ingin datanya tepat sasaran. Jangan sampai yang mampu masih ditanggung negara, sementara yang benar-benar butuh belum tercover,” tegas Wali Kota Tasikmalaya tersebut.
Utus Kader Posyandu dan Bidan Puskesmas ke Tiap Kelurahan
Demi mempertahankan status prioritas UHC, Pemkot Tasikmalaya bakal mengerahkan seluruh jaringan puskesmas serta kader posyandu di 69 kelurahan. Pemerintah menilai para petugas lapangan ini memiliki kedekatan emosional dan tingkat pemahaman literasi kesehatan yang baik. Hal itu demi mengedukasi masyarakat secara langsung.
“Kader posyandu dan petugas puskesmas kesehatan seperti bidan akan membantu menyampaikan informasi dan mendata warga. Kemudian mendorong pendaftaran maupun reaktivasi kepesertaan,” jelas Viman.
Lewat sinergi yang terajut antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah ini, Viman berharap tidak ada lagi warga Tasikmalaya yang terbentur masalah administrasi kepesertaan JKN saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan.
Ke depan, kedua instansi akan terus menggenjot edukasi agar masyarakat semakin memahami manfaat JKN. Demikian sebagai instrumen pencegahan penyakit maupun pengobatan medis. Pola ini diharapkan mampu menciptakan sistem jaminan kesehatan di Kota Tasikmalaya yang lebih merata, kokoh, dan berkesinambungan.
(Seda)
 Tasikmalaya mempertegas komitmen jaminan sosial){kind=link}