PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memanfaatkan agenda audiensinya bersama Kementerian Perhubungan secara maksimal. Selain menuntut perbaikan ratusan lampu jalan yang padam, Citra juga melaporkan insiden pencemaran dan keselamatan laut terkait sebuah kapal tongkang raksasa bermuatan batu bara yang karam di wilayah perairan Kabupaten Pangandaran.
Kapal berbobot raksasa dengan muatan mencapai 8.109 ton batu bara tersebut sudah terdampar selama hampir dua minggu tanpa ada tindakan evakuasi yang jelas dari otoritas terkait.
Baca Juga: Bupati Pangandaran Adukan 500 Titik PJU Mati di Jalan Nasional ke Kemenhub RI
Kerap Kena Kritik Warga, Bupati Desak Kemenhub Ambil Tindakan Tegas
Citra menyampaikan kegelisahan tersebut secara langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana di Jakarta. Langkah ini ia ambil karena masyarakat nelayan lokal mulai mengkritik pemerintah daerah akibat lambannya penanganan pencemaran laut tersebut.
Padahal, pihak Pemkab Pangandaran telah berulang kali melayangkan teguran dan berkomunikasi dengan manajemen perusahaan pemilik kapal tongkang.
“Saya membawa pesan langsung untuk menyampaikan ke Pak Wakil Menteri bahwa di perairan kami ada insiden kapal tongkang yang memuat batu bara seberat 8.109 ton. Sudah dua minggu kapal tongkang itu masih menetap di perairan kami. Pihak perusahaan mengklaim bahwa proses penanganan sedang berjalan, namun faktanya kapal belum bergerak,” ujar Citra, Kamis (2/7/2026).
Bupati perempuan ini mengkhawatirkan tumpahan atau keberadaan material batu bara tersebut merusak ekosistem laut, mengganggu wilayah tangkap ikan para nelayan tradisional, serta mengancam jalur keselamatan pelayaran kapal-kapal wisata.
Pertanyakan Status Pelabuhan Bojongsalawe yang Mangkrak
Bukan hanya urusan kapal karam, Citra juga menumpahkan kekecewaannya mengenai nasib proyek Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran. Infrastruktur megah tersebut sudah berdiri sejak lama namun hingga kini belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal karena minim aktivitas operasi.
“Kami belum mengetahui secara pasti penyebab pelabuhan tersebut belum bisa beroperasi optimal. Yang jelas, kami menginginkan fasilitas itu minimal bisa mengayomi aktivitas para nelayan lokal kami di sana,” tegas Citra.
Bupati mendesak Kemenhub segera memfungsikan Pelabuhan Bojongsalawe agar investasi negara tersebut tidak mubazir dan bisa beralih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi para nelayan di kabupaten terbungsu se-Jawa Barat ini.
(Sajidin)
