BANDUNG,FOKUSJabar.id: Jajaran kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat periode 2026–2031 menempatkan penyediaan dan penambahan lapangan kerja sebagai prioritas kerja mutlak. Dalam menakhodai organisasi lima tahun ke depan, asosiasi ini berkomitmen memacu pertumbuhan investasi serta memperkokoh internal kelembagaan dari sisi organisasi.
Ning Wahyu, yang kembali menakhodai Apindo Jabar untuk periode kedua, menegaskan arah kebijakan tersebut. Prosesi pengukuhan pengurus Apindo Jabar 2026–2031 berlangsung meriah di el Hotel Bandung, Jalan Merdeka Kota Bandung, Jumat (26/6/2026)lalu.
Baca Juga: 22 Negara Siap Meriahkan Asia Afrika Festival 2026, Bandung Bakal Kembali Jadi Pusat Perhatian Dunia
Sejumlah tokoh nasional turut mengawal momentum ini, antara lain Ketua Umum DPN Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita.
“Data realisasi membuktikan Jawa Barat masih memegang mahkota sebagai tujuan investasi tertinggi di Indonesia, walau ekonomi global sedang didera ketidakpastian. Kehadiran investor baru di Tanah Pasundan memikul misi krusial untuk menjamin ketersediaan lowongan kerja bagi masyarakat,” ujar Ning Wahyu, Jumat (26/6/2026).
Emban Misi Jadi ‘Think Tank’ Ekonomi Jabar, Kang Dedi Mulyadi Sentil Pengusaha Soal Pajak NPWP
Ning Wahyu menegaskan, Apindo Jabar menolak sekadar menjadi mitra pasif pemerintah. Lebih dari itu, organisasi ini mematok target menjadi wadah pemikir (think tank) utama yang menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berjanji akan menggembleng kompetensi kepengurusan Apindo di tingkat kota dan kabupaten agar mampu menyodorkan kontribusi nyata bagi iklim bisnis lokal.
Sinyal kewaspadaan datang dari Ketua Umum DPN Apindo, Shinta Widjaja Kamdani. Shinta mengingatkan jajarannya mengenai gejolak geopolitik dunia yang belum mereda. Oleh sebab itu, ia mendesak penguatan konsep Indonesia Incorporated melalui kolaborasi mesra antara birokrasi dan pelaku usaha. Fokus kerja asosiasi tidak boleh hanya terpaku pada perburuan investor baru, melainkan wajib memelihara dan menyuntikkan energi bagi pelaku usaha yang sudah eksis agar tetap bertahan.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menawarkan solusi taktis berupa percepatan konektivitas infrastruktur penunjang industri. Salah satunya lewat optimalisasi peran Pelabuhan Patimban.
Ia juga melayangkan sentilan keras kepada para bos industri agar segera memindahkan NPWP perusahaan mereka ke wilayah hukum Jawa Barat.
Dedi menilai kurang adil jika perusahaan mengeksploitasi infrastruktur dan membuang limbah di Jabar, namun menyetorkan uang pajaknya ke daerah lain.
Selain urusan fiskal, Pemprov Jabar tengah meretas program link and match di dunia pendidikan. Dengan memperpanjang durasi magang praktik industri siswa sekolah kejuruan. Sehingga perusahaan bisa langsung merekrut mereka sebagai karyawan tanpa proses lamaran yang berbelit-belit.
(Ageng)
 Jabar periode 2026–2031 menempatkan penyediaan dan penambahan lapangan kerja){kind=link}