JAKARTA,FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas komitmennya untuk mendongkrak efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Guna mencapai target tersebut, jajaran pimpinan baru BGN menempuh langkah taktis berupa penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyampaikan langsung arah kebijakan baru tersebut dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Pertemuan dengan awak media ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi awal bagi internal BGN untuk merumuskan langkah strategis ke depan.
Nanik menegaskan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah mengawal penggunaan anggaran negara agar menghasilkan dampak optimal, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” tegas Nanik S. Deyang, Kamis (4/6/2026).
Sebagai bagian dari agenda pembenahan, BGN mengumumkan tiga kebijakan krusial: refocusing penerima manfaat agar lebih terarah pada kelompok prioritas, menyetop sementara (moratorium) pembangunan dapur baru, serta memaksimalkan kapasitas operasional dapur yang sudah berdiri.
BGN juga mengintensifkan pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan memastikan seluruh dapur produksi memenuhi standar ketat terkait keamanan pangan, mutu layanan, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sasar Wilayah 3T dan Kelompok ‘3B’ demi Cegah Stunting
Nanik tidak menampik bahwa penataan ulang ini juga menjadi jawaban atas tantangan ketimpangan layanan antarwilayah. Selama ini, konsentrasi dapur produksi masih menumpuk di area perkotaan atau aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih minim sentuhan.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelas Nanik.
Guna menyiasati keterbatasan di wilayah 3T, BGN tengah merancang skema implementasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Alih-alih memaksakan pembangunan gedung baru, BGN akan memberdayakan fasilitas lokal yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum warga, maupun pusat komunitas yang memenuhi syarat.
BGN juga membuka pintu kolaborasi lebar-lebar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian sektor swasta lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hingga kerjasama bersama yayasan sosial untuk ikut menyokong perluasan program MBG.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan pihaknya bakal menyuntikkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat. Kemudian mengintegrasikan data tunggal, serta memvalidasi seluruh informasi secara berkala.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Kemudian, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ungkap Agustina.
Langkah penajaman sasaran ini juga membuat BGN lebih memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok ‘3B’. Yyaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Penguatan pada sektor hulu ini menjadi senjata utama pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting. Sekaligus mencetak sumber daya manusia unggul sejak dini.
(Humas BGN)
 mempertegas komitmennya untuk mendongkrak efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia){kind=link}