JAKARTA,FOKUSJabar.id: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat langkah peningkatan mutu sumber daya manusia lewat program Magang Nasional atau MagangHub. Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi secara gratis bagi para peserta yang telah menuntaskan masa pemagangan mereka.
Kebijakan strategis ini bertujuan membantu para alumni MagangHub mengantongi pengakuan resmi atas keterampilan praktis yang mereka serap selama bekerja di industri. Kemnaker memproyeksikan kepemilikan sertifikat keahlian ini mampu memperlebar peluang para pencari kerja lokal dalam memenangi persaingan di pasar kerja modern.
Baca Juga: HJB Run Semarakkan Peresmian JPO Tegar Beriman, 200 Pelari Tempuh Rute Balai Kota Bogor
Melalui skema baru ini, para lulusan tidak sekadar mengantongi pengalaman kerja lapangan selama enam bulan. Mereka juga berkesempatan meraih lisensi keahlian yang memiliki pengakuan di tingkat nasional, sebagai bagian dari skenario besar pemerintah menciptakan tenaga kerja siap pakai.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam menyokong masa depan para alumni MagangHub lewat jalur afirmasi sertifikasi profesi ini.
“Pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rilis resmi di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Yassierli menguraikan, dokumen sertifikasi kompetensi ini memegang peran krusial guna melengkapi sertifikat kelulusan magang reguler yang sudah di tangan peserta. Keberadaan bukti otentik ini otomatis mengatrol nilai tawar. Serta kompetensi para lulusan saat berhadapan dengan manajemen perusahaan swasta maupun instansi terkait.
Alur Pendaftaran Online dan Lokasi Uji Kompetensi Tatap Muka
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bertindak sebagai otoritas resmi yang menerbitkan dokumen kelulusan tersebut. Di mana Kemnaker menanggung seluruh biayanya lewat jaringan balai pelatihan vokasi di berbagai daerah.
Untuk mengklaim hak sertifikasi BNSP gratis ini, para alumni Magang Nasional wajib melakukan registrasi secara daring (online). Sistem menyediakan 15 pilihan skema sertifikasi yang dapat menyesuaikan dengan latar belakang keahlian serta pengalaman kerja masing-masing individu selama magang.
Pasca-merampungkan seluruh berkas administrasi di portal digital, para peserta akan menempuh uji kompetensi secara langsung alias tatap muka. Proses penilaian manual ini melibatkan 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.
“Setelah mendaftar secara online, pelaksanaan uji kompetensi berlangsung secara offline atau tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi melalui jaringan UPTP Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah,” ujar Yassierli.
Jaringan 21 UPTP pelaksana ujian ini mencakup enam Balai Besar Pelatihan Vokasi. Kemudian Produktivitas (BBPVP) yang beroperasi di wilayah Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.
Selain unit utama tersebut, Kemnaker juga mengerahkan 15 Balai Pelatihan Vokasi. Kemudian Produktivitas (BPVP) daerah yang mencakup Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.
Yassierli kembali menggarisbawahi bahwa balai pelatihan vokasi milik Kemnaker menyelenggarakan seluruh rangkaian asesmen ini tanpa memungut biaya sepeser pun dari kantong peserta.
“Sertifikasi tersebut menjadi bukti valid atas keterampilan yang dikuasai sehingga memudahkan peserta untuk diserap oleh industri,” ucap Menaker.
Di sisi lain, pemerintah mencanangkan target ambisius untuk perluasan Program Magang Nasional 2026 ini. Kemnaker mematok kuota program mampu menjaring hingga 150 ribu peserta baru. Bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses penyerapan tenaga kerja terlatih di seantero nusantara.
(Jingga Sonjaya)
