BANJAR, FOKUSJabar.id: Permasalahan 17 guru honorer di Kota Banjar yang terkendala Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mencuat.
Setelah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Kota Banjar. Akibatnya, tunjangan sertifikasi mereka hingga kini tidak bisa di cairkan.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, merespons tuntutan tersebut dengan menyebutkan bahwa kendala utama terletak. Pada ketiadaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penugasan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas. SK itu menjadi syarat mutlak untuk memperoleh NUPTK.
Baca Juga: Perumdam Tirta Anom Targetkan Teknologi Ultra Filtrasi 2027
“Honorer kan sudah tidak ada lagi sesuai aturan pusat. Jadi kita juga sulit, kalau bisa pasti akan kita lakukan,” ujar Sudarsono, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan, posisi guru dan tenaga kesehatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sangat vital bagi pemerintah daerah dan tidak bisa di gantikan oleh ASN lain.
Baca Juga: Bikin Haru, 38 Anak Paud di Banjar Tampil Bacakan 30 Juz
Karena itu, pihaknya berkomitmen mengupayakan agar guru honorer tetap memiliki peluang di angkat menjadi ASN.
“Ya, ini aturannya belum ada tapi akan kita upayakan. Mudah-mudahan untuk guru masih tetap bisa di angkat karena beliau itu kan sangat di butuhkan,” tegasnya.
Meski regulasi pengangkatan honorer saat ini belum tersedia akibat larangan dari pemerintah pusat. Sudarsono memastikan Pemkot Banjar akan terus mencari jalan agar nasib para guru honorer bisa mendapat kepastian.
(Budiana Martin)
 mencuat.){kind=link}