GARUT, FOKUSJabar.id: Angka putus sekolah di Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) masih memprihatinkan. Sekjen Ormas Gerakan Anak Sunda (GAS) sekaligus Direktur Sekolah Sungai Cimanuk (SSC), Mulyono Khaddafi mencatat sekitar 19 ribu anak usia 7-18 tahun tidak melanjutkan pendidikan.
Mulyono Khaddafi menyebut, angka ini sebagai “lampu merah” bagi masa depan Garut yang di pimpin oleh Bupati yang berlatar belakang seorang akademisi.
BACA JUGA:
Sekolah Sungai Cimanuk Garut Peringati Hari Air Sedunia
“19 ribu itu bukan angka kecil. Jika di biarkan akan kehilangan satu generasi. Saya prihatin,” kata Mulyono, Minggu (3/5/2026).
Fakta di lapangan
Menurut Dia, sebaran terbanyak Anak Tak Sekolah (ATS) di wilayah Garut Selatan dan daerah terpencil. Sementara di wilayah tengah dan perkotaan skalanya di taksir 6,7 persen.
Dia menyebut, di blok Cihidueng, Negla dan Pasir Luhur Kecamatan Cikajang banyak penggarap lahan menetap di sana yang lokasinya sangat terpencil. Sehingga anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan sekolah.
“Kebiasaan masyarakat di pelosok kerap melibatkan anak-anak dalam kegiatan bertani atau buruh tani. Sehingga ketika tamat sekolah dasar mereka tidak melanjutkan ke smp dan memilih membantu orang tua,” ungkap Milyono.
Selain itu, faktor ekonomi, menikah muda dan akses sekolah yang jauh menjadi pemicu anak-anak tidak melanjutkan sekolah.
“Hasil penelusuran, mereka putus sekolah lantaran faktor ekonomi. Sehingga si anak di paksa harus ikut membantu bekerja,” kata Direktur SSC Garut.
Mulyono menegaskan, semua warga negara berhak mendapat pendidikan yang di jamin secara konstitusional di dalam UUD 1945. Atas dasar tersebut, Sekolah Sungai Cimanuk di bentuk sebagai alternatif agar mereka tetap mendapat pendidikan.
BACA JUGA:
Rentan dan Sekolah Sungai Cimanuk Peringati HPSN 2026
Pihaknya terus berupaya dengan berbagai cara agar anak yang terbentur secara ekonomi dan akses tetap bisa belajar.
Salah satunya mengadakan sekolah rakyat alakadarnya di daerah-daerah terpencil. Dengan begitu, mereka tetap dapat belajar. Minimal bisa Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung).
Sayangnya, pergerakan Sekolah Sungai Cimanuk kurang mendapat dukungan dari pihak pemerintah.
“Karena pendidikan itu amanat konstitusi UUD 1945, maka pemerintah wajib melaksanakannya. Jangan malah sebaliknya. Kami bergerak tanpa di biayai anggaran negara bukanya di rangkul, ini malah di acuhkan,” ucapnya.
Kalau pemerintah punya harapan, masyarakat juga punya tuntutan. Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) jangan cuma menggelar upacara, tapi selesaikan anak putus sekolah.
Masyarakat tidak anti pemerintah. Masyarakat cuma capek mendengar pidato tiap tanggal 2 Mei.
Hardiknas 2026 harus jadi tahun pembuktian. Ukurannya bukan jumlah peserta upacara. Tapi berapa anak yang putus sekolah bisa kembali belajar.
(Bambang Fouristian)
 masih memprihatinkan. Sekjen Ormas Gerakan Anak Sunda (GAS) sekaligus Direktur){kind=link}