TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Dinamika politik internal DPC PPP Kota Tasikmalaya memasuki babak baru. Setelah sempat di warnai rivalitas sengit antar kubu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat akhirnya resmi mengambil alih proses Musyawarah Cabang (Muscab) demi menjaga kondusivitas partai.
Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa langkah ini di ambil sebagai solusi jalan tengah atau win-win solution untuk meredam konflik internal yang berlarut-larut.
Dalam rapat terbatas yang di gelar Rabu (29/4/2026) sore kemarin, DPW memutuskan untuk mengubah skema pemilihan. Jika sebelumnya ketua di pilih langsung, kini penentuan struktur kepengurusan di serahkan kepada Tim Formatur.
Baca Juga: Misteri Kematian Anggota Polri Dalam Mobil Guncang Tasikmalaya
“Kami ingin tidak ada yang di rugikan. Tim formatur di ambil dari perwakilan kedua belah pihak yang sebelumnya berseberangan, di tambah unsur DPW dan DPP,” ujar Uu pada Kamis (30/4/2026) sore.
Menariknya, nama Agus Wahyudin yang sebelumnya di pasang sebagai perwakilan unsur DPC dalam tim formatur memilih untuk abstain. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme DPW.
Maju Calon Wali Kota atau Mundur
Tidak hanya soal struktur organisasi, sosok yang akrab di sapa “Panglima Santri” ini memberikan peringatan keras bagi siapapun yang nantinya terpilih menjadi Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya.
Uu Ruzhanul Ulum menegaskan bahwa ketua DPC PPP terpilih harus memiliki keberanian politik untuk maju sebagai Calon Wali Kota Tasikmalaya di Pilkada mendatang.
“Ketua DPC PPP terpilih harus berani mencalonkan diri sebagai Wali Kota. Kalau tidak berani, mundur saja! Ini sudah menjadi harga mati yang tidak bisa di tawar lagi,” tegas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.
Menurut Uu, di era politik saat ini, figur seseorang jauh lebih menentukan di bandingkan sekadar visi-misi partai. Masyarakat cenderung memilih tokoh yang kuat untuk memimpin daerah. Oleh karena itu, ketua terpilih nantinya wajib menandatangani pakta integritas atau baiat di hadapan DPW.
Keputusan Final Ada di Tangan DPP
Tim formatur di berikan tenggang waktu selama satu minggu untuk menyusun komposisi pengurus mulai dari Ketua, Sekretaris, hingga Bendahara. Namun, Uu mengingatkan bahwa hasil kerja formatur tetap bersifat rekomendasi.
Proses Selanjutnya, rekomendasi formatur di serahkan ke DPW. Dan DPW memiliki hak untuk memberikan catatan atau rekomendasi berbeda sesuai AD/ART. Hasilnya, bola panas sepenuhnya ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Bisa saja DPP memiliki pilihan lain yang berbeda dengan rekomendasi formatur atau DPW. Kami hanya merekomendasikan, keputusan mutlak ada di pusat,” tambah Uu.
Balapan Sudah Selesai
Uu mengibaratkan persaingan internal DPC PPP Kota Tasikmalaya ini seperti balapan. Ia meminta seluruh kader untuk segera “mengerem” ego masing-masing demi keutuhan partai.
Baca Juga: Pinjaman Tanpa Bunga di Tasikmalaya Hajar Bank Emok
“Jangan di teruskan balapan di jalan raya karena panitia sudah bubar dan itu membahayakan pengguna jalan lain. Mari kita bersatu kembali untuk membesarkan partai di Kota Tasikmalaya,” pungkasnya puitis.
Dengan pengalihan ini, masyarakat dan kader PPP kini menanti siapakah sosok “petarung” yang akan mengomandoi partai berlambang Ka’bah ini di Kota Resik.
Saat ini muncul dualisme yang di usung untuk menjadi Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya yakni kubu Hilman Wiranata dan kubu Enjang Bilawini. Namun siapa yang akan menjadi ketua terpilih sepenuhnya ada di tangan DPP dan direkomendasikan oleh tim formatur.
(Abdul Latif)
