spot_imgspot_img
Rabu 29 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Dana Revitalisasi Sekolah Jangan Dijadikan Bancakan

BANJAR, FOKUSJabar.id: Pegiat Anti Korupsi Kota Banjar Jawa Barat (Jabar), Aan Setiana menyoroti adanya potensi penyalahgunaan dana revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 yang akan di gelontorkan pemerintah pusat.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bakal menggelontorkan anggaran triliunan bagi 10 ribu sekolah di Indonesia. Termasuk ke Kota Banjar.

BACA JUGA:

Jalan Rusak 29 Persen, DPRD Banjar Soroti Dana Opsen PKB

“Skema yang di pilih adalah swakelola. Namun skema ini justru rawan di mainkan. Terutama dengan dalih administrasi dan mark up harga material,” ungkap Aan.

Menurut Dia, anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan sekolah di Kota Banjar rawan di bajak oknum jika pengawasan longgar.

“Program revitalisasi sekolah ini jangan di jadikan bancakan. Uang rakyat sebesar ini bukan untuk memperkaya pejabat, dinas atau kontraktor berkedok swakelola. Namun untuk anak-anak Banjar yang butuh ruang belajar aman dan layak,” tegasnya.

Revitalisasi sekolah fokusjabar.id
Aan Setiana (foto: Ist)

Dia juga menyorot integritas kepala sekolah yang menjadi ujung tombak pengelolaan dana. Mereka bukan hanya penerima, tapi penanggung jawab langsung.

Jika kepala sekolah tunduk pada tekanan atau justru ikut bermain, maka program ini hanya akan melahirkan gedung-gedung rapuh yang sewaktu-waktu membahayakan siswa.

“Ini bukan sekadar soal administrasi. Namun soal keselamatan anak-anak. Gedung sekolah bukan tempat proyek untuk berburu untung, tapi ruang masa depan. Jika kualitas bangunan di korbankan, berarti pemerintah dengan sadar sedang mempertaruhkan masa depan Banjar,” katamya.

Aan menyatakan, agar Pungutan Liar (Pungli) dalam bentuk apapun harus di berantas total.

BACA JUGA:

Pencurian di Rumah Hakim Banjar, Laptop Dibuang di Rest Area

“Kalau ada pejabat atau dinas yang masih berani meminta jatah, itu pengkhianatan. Dana pendidikan tidak boleh di curi. Kalau pungli tetap terjadi, itu berarti negara ikut merestui bobroknya tata kelola,” tegas Aan.

Pihaknya menuntut agar pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga APH tidak hanya jadi penonton.

“Kalau ada oknum main-main dengan dana ini, tangkap! Jangan tunggu gedung roboh dulu baru ribut. Jangan biarkan uang triliun menjadi kuburan integritas birokrasi,” tutupnya.

(Agus Purwadi)

spot_img

Berita Terbaru