BANDUNG,FOKUSJabar.id: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank bjb Tahun Buku 2025 di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026), membuahkan kejutan besar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengusulkan nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai Komisaris Utama Independen.
Langkah berani ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memperluas jangkauan bisnis Bank bjb ke level nasional. Selain merombak jajaran pengawas, RUPS juga menyepakati kenaikan dividen yang cukup signifikan bagi para pemegang saham.
Baca Juga: Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Bandung Turun Signifikan?
Dedi Mulyadi, atau yang akrab dengan sapaan KDM, menargetkan nilai dividen mencapai Rp900 miliar. Nantinya, para pemegang saham seri A maupun seri B akan menerima pembagian keuntungan tersebut.
“Keputusan pertama, kami menaikkan dividen pemegang saham. Kami menargetkan angka Rp900 miliar bisa mengalir ke pemegang saham seri A dan seri B,” ujar KDM.
Tidak hanya fokus pada profit, Dedi juga merombak struktur organisasi bank dengan menambah jumlah posisi strategis menjadi tujuh jabatan. Ia kini memisahkan sektor teknologi informasi menjadi divisi independen karena menganggapnya sebagai aspek krusial bagi masa depan bisnis bjb.
“Teknologi informasi tidak boleh lagi menyatu dengan operasional. Ini adalah kebutuhan strategis untuk kepentingan bisnis bjb ke depan,” jelasnya.
Struktur baru ini memiliki dua lapisan pengawasan, yakni komisaris utama independen dan komisaris anggota. Selain Susi Pudjiastuti, nama Eydu Oktain Panjaitan (Kepala BPK saat ini) juga masuk dalam jajaran komisaris, namun ia harus menyelesaikan prosedur administrasi pengunduran diri terlebih dahulu.
Terkait pemilihan Susi, Dedi mengaku sangat percaya pada integritas “Ratu Laut Kidul” tersebut dalam menjaga kredibilitas bank agar mampu bersaing di luar pasar tradisional bank pembangunan daerah.
“Saya sangat percaya Ibu Susi memiliki integritas yang kuat sebagai komisaris,” pungkas Dedi.
Meski begitu, penetapan resmi Susi Pudjiastuti dan Eydu masih menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
(Yusuf Mugni)
