TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat mulai memberi tekanan serius bagi Kota Tasikmalaya. Dampaknya tidak hanya mengancam realisasi program hasil Musrenbang, tetapi juga memengaruhi kondisi mental para pejabat daerah.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandranegara, mengungkapkan pemangkasan anggaran memicu stres di kalangan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah kepala OPD bahkan datang langsung kepadanya untuk menyampaikan kegelisahan tersebut.
Baca Juga: Hujan Tak Surutkan Kepedulian, TNI dan HDCI Berbagi di Taman Kota Tasikmalaya
“Mereka tidak mengadu ke wali kota, justru datang ke saya. Tekanan ini nyata akibat kebijakan efisiensi anggaran,” katanya usai menghadiri Musrenbang Sektoral Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya di Gedung Creative Center Dadaha, Senin (23/2/2026).
Ia enggan menyebut OPD yang mengalami tekanan tersebut. Namun, Ia menilai kondisi itu menunjukkan betapa beratnya dampak pengetatan anggaran bagi roda pemerintahan daerah. Meski demikian, ia menyebut Disporabudpar sebagai salah satu perangkat daerah yang relatif mampu bertahan karena lebih lincah mencari dukungan di luar APBD.
Efisiensi Mulai dari Pimpinan
Di tengah situasi tersebut, Ia berencana berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi anggaran Kota Tasikmalaya di tingkat kementerian. Ia menegaskan komitmennya memberi contoh langsung dalam menerapkan efisiensi.
“Efisiensi harus mulai dari pemimpin. Saya ke Jakarta tidak memakai anggaran negara, tidak menginap di hotel dengan uang rakyat. Saya tinggal di rumah biasa, bahkan makan pun Komeng yang nraktir,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat daerah perlu mengubah pola pikir dan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Kreativitas serta jejaring menjadi kunci agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Disporabudpar Jadi Model Bertahan
Sementara itu, Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyana, menegaskan bahwa efisiensi tidak harus menghentikan program kerja. Pihaknya memilih menggandeng sponsor dan pihak swasta agar kegiatan tetap terlaksana.
“Efisiensi bukan penghalang. Kami justru aktif mencari peluang melalui kolaborasi dan sponsor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi OPD lain,” kata Dedi.
Di saat sejumlah daerah di Indonesia mulai menempuh jalan pinjaman untuk menutup kebutuhan anggaran, Ia mengklaim Kota Tasikmalaya masih mampu bertahan tanpa langkah tersebut.
“Kami termasuk yang masih survive dan belum meminjam. Apapun kebijakan pusat, akan tetap kami perjuangkan agar porsi anggaran untuk masyarakat Tasikmalaya bisa lebih besar,” pungkasnya.
(Abdul)
