BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung mengajukan tambahan anggaran Rp90 milyar untuk penanganan sampah menyusul ancaman krisis yang diperkirakan terjadi mulai pertengahan Januari 2026.
Namun, realisasinya masih bergantung pada persetujuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
BACA JUGA:
Pemkot Bandung Ajukan Kenaikan UMK 2026 ke Gubernur Jabar
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, wilayahnya berpotensi menghadapi krisis sampah mulai pertengahan Januari 2026.
“Kalau tidak disetujui, tanggal 12 Januari kita mulai menghadapi krisis sampah. Kalau dibiarkan, bulan April bisa menjadi bencana sampah,” kata Farhan, Sabtu (27/12/2025).
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung hanya memiliki waktu sekitar 10 hari hingga dua minggu untuk memastikan langkah-langkah penanganan sampah secara bertahap dan terukur.
Selain persoalan sampah, alokasi anggaran perbaikan jalan yang dianggarkan Rp170 milyar. Namun, jika digabungkan dengan pembangunan trotoar, drainase, PJU hingga penataan kabel bawah tanah mencapai sekitar Rp400 milyar.
“Kalau dihitung keseluruhan, itu mendekati 7-10 persen dari anggaran. Target 8 persen akan kami kejar pada perubahan anggaran,” katanya.
BACA JUGA:
Sampah jadi Sorotan, Pemkot Bandung Minta Tambahan Anggaran Rp96 M
Perlu diketahui beberapa hari sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan evaluasi terhadap APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Dedi Mulyadi memberikan sejumlah masukan terkait penataan belanja daerah.
Menanggapi hal tersebut, Farhan menegaskan seluruh hasil evaluasi dan rencana penyesuaian anggaran akan dikomunikasikan dan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Termasuk juga terkait dana hibah. Farhan menekankan, kebijakan evaluasi bukan berarti pengurangan, melainkan penataan ulang.
Selama ini, dana hibah mayoritas dialokasikan untuk kesejahteraan guru PAUD, SD dan SMP swasta. Termasuk tenaga non-ASN.
“Pesan Pak Gubernur jelas, bukan dikurangi tapi ditata ulang. Itu yang akan kami lakukan,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
