BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sedikitnya 1 juta pekerja informal di Jawa Barat mendapatkan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan.
Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dalam membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1 juta pekerja informal.
BACA JUGA:
Hadapi Bencana, Pemprov Jabar Siapkan Rumah Sakit Terapung
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyebut, tujuan pemberian asuransi agar mereka mendapat perlindungan ketenagakerjaan.
Dari 1 juta pekerja informal yang menerima asuransi tersebut, di antaranya sopir, tenaga kebersihan, kuli bangunan, pemulung, asisten rumah tangga serta seniman.
Total anggaran untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1 juta pekerja informal mencapai Rp25 milyar.
“Saat kita menghadapi penurunan daya dukung fiskal (Rp2,5 trilyun), tahun ini Pemprov Jabar memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi 1 juta pekerja informal. Mulai bulan ini kita setor (iurannya),” kata Gubernur Jabar.
Langkah Pemprov Jabar mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Dia berharap, pemerintah daerah lain mengikuti langkah Pemprov Jabar dalam melindungi pekerja informal.
BACA JUGA:
Optimalkan Sumur Migas Idle, Pemprov Jabar Gandeng Investor Internasional
“Terima kasih. Jawa Barat menjadi Pemprov pertama yang mengalokasikan anggaran dukungan untuk para pelaku seni dan budaya,” ungkap Menteri.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon berharap, lebih banyak pelaku seni dan budaya yang dibiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemprov Jabar.
“Kami sangat mengapresiasi program ini. Ini menjadi tanggungjawab semua pihak. Termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta,” singkat Fadli Zon.
(Bambang Fouristian)
