BANDUNG,FOKUSJabar.id:Kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening Kota Bandung yang menahan penyesuaian honor terhadap 132 karyawan menuai kritik tajam dari anggota DPRD Kota Bandung.
Dua legislator dari Komisi III, Andri Rusmana dan Aan Andi Purnama, secara terbuka menyatakan keberatan dan meminta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Andri Rusmana, menyayangkan keputusan Plt. Dirut Perumda Tirtawening, Tono Rusdiantono yang menahan honor penyesuaian karyawan yang telah mendapatkan SK.
Menurut Andri, di tengah fokus pemerintah daerah dan BUMD terhadap proyek besar seperti SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Bandung Terintegrasi dan SPAM Bandung Timur, keputusan untuk menahan hak karyawan adalah langkah yang tidak tepat.
“Seharusnya Plt Dirut lebih fokus pada hal-hal strategis. Proyek SPAM Bandung Terintegrasi akan melayani 350.000 pelanggan, dan SPAM Bandung Timur 100.000 pelanggan. Ini proyek besar yang tengah kita dorong bersama, bukan malah membuat kegaduhan internal,” kata Andri Senin (14/7/2025).
Baca Juga: Wali Kota Bandung Rombak Direksi PDAM Tirtawening, Komitmen Bebas Intervensi Politik
Andri juga menyoroti alasan evaluasi kinerja yang digunakan Plt. Dirut sebagai dasar penundaan honor. Ia menilai alasan tersebut tidak proporsional, terlebih proyek SPAM yang menelan investasi triliunan rupiah sudah memasuki tahap akhir dan rencananya akan ground breaking pada akhir 2025.
“Honor 132 karyawan itu nilainya kecil, hanya sekitar Rp100 juta per bulan. Tapi justru itu yang ditahan, sementara kami dengar pejabat di Tirtawening yang merangkap tiga jabatan sebagai Plt Direktur Umum, Direktur Teknik dan Direktur Pelayanan justru menerima yang sangat besar, fantastis. Ini sangat mengganggu rasa keadilan,”ungkapnya.
Oleh karna itu, pihaknya pun meminta Wali Kota Bandung sebagai pemegang otoritas BUMD untuk segera mengambil langkah adil dan transparan menyelesaikan polemik ini.
Senada dengan Andri, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama menilai, Perumda Tirtawening sejatinya merupakan BUMD yang sehat dan tengah menyusun langkah besar untuk menjawab kebutuhan air bersih warga Bandung.
“Saat ini PDAM hanya bisa menyuplai 30 persen kebutuhan air di Kota Bandung. Maka proyek SPAM Terintegrasi adalah jawaban strategis yang harusnya jadi prioritas bersama,” ujar Aan.
Namun, Aan menyesalkan sikap Plt. Dirut yang justru menahan hak karyawan di tengah upaya besar tersebut. Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya tidak adil, melainkan juga dzalim.
“Plt. Dirut seharusnya menciptakan suasana kerja yang kondusif. Bukannya justru menekan karyawan dengan dalih evaluasi. Karyawan sudah bekerja sesuai jenjang dan aturan. Jika mereka punya hak, maka wajib diberikan,” tegasnya.
Aan mendesak agar Wali Kota Bandung segera mengevaluasi kinerja Plt. Dirut agar persoalan ini tidak terus berlarut dan menghambat proyek besar yang akan sangat berdampak pada layanan publik.
“Jangan sampai kegaduhan ini mengorbankan masyarakat yang sedang menunggu peningkatan akses terhadap air bersih,”ucapnya.
(Yusuf Mugni)
