BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam penanggulangan HIV/AIDS. Tak hanya sebagai fasilitator, tetapi Pemkot Bandung juga sebagai pengarah kebijakan dan penggerak sinergi lintas sektor.
“Pemerintah Kota Bandung hadir bukan hanya untuk memfasilitasi, tapi juga memimpin arah kebijakan, menggerakkan kolaborasi, dan memastikan bahwa semua pihak berjalan dalam satu arah yang terintegrasi,”kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Rabu (21/5/2025).
Farhan menyampaikan, Pemkot Bandung siap menyesuaikan kebijakan dan tata kelola program untuk mendukung upaya preventif, deteksi dini, edukasi, dan pengobatan.
BACA JUGA: Muhammad Farhan Minta Warga Relokasi Mandiri
“Kami ingin membangun kota yang inklusif, tanpa stigma, dan memberi ruang bagi semua orang untuk hidup sehat dan bermartabat,”katanya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Maya Verasandi menyampaikan, dari estimasi Kementerian Kesehatan RI sebanyak 10.931 orang, dari tahun 1991 hingga Januari 2025 Kota Bandung telah menemukan 9.784 kasus HIV positif, atau sekitar 90%.
Sebanyak 65% (6.370) ODHIV patuh menjalani pengobatan ARV,. Sedangkan 35% lainnya masuk kategori Lost to Follow Up (LFU) dan sedang ditelusuri kembali oleh tim pendamping dari LSM.
Adapun 57% (3.631) dari ODHIV yang rutin pengobatan telah berhasil menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi dan tidak lagi berisiko menularkan.
BACA JUGA: Pendataan SPMB TK, SD dan SMP di Kota Bandung Dibuka
Dalam pertemuan tersebut, KPA juga mengusulkan penguatan program Warga Peduli AIDS (WPA), pengintegrasian edukasi HIV ke dalam kegiatan pemuda, serta memperluas kemitraan dengan Karang Taruna dan remaja masjid untuk menyasar kelompok usia produktif.
Wali Kota Bandung merespons positif usulan tersebut dan menginstruksikan jajaran terkait untuk menindaklanjuti dengan rencana kerja lintas OPD.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
 Bandung menegaskan komitmennya dalam penanggulangan HIV/AIDS. Tak hanya sebagai fasilitator, tetapi Pemkot Bandung juga sebagai pengarah kebijakan dan penggerak sinergi lintas sektor.){kind=link}