JAKARTA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi untuk menyukseskan program pendidikan inklusif ini.
Pemprov Jabar telah mengajukan empat lokasi potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yaitu Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi. Dari keempat lokasi tersebut, Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna dinilai paling siap untuk segera dioperasikan.
Sentra Wyata Guna memiliki keunikan tersendiri karena berada di dalam kompleks Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang dikelola oleh Pemprov Jabar, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Herman Suryatman mengusulkan agar siswa difabel di Wyata Guna tidak direlokasi, melainkan diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat untuk menciptakan lembaga pendidikan yang inklusif.
BACA JUGA: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 di Jawa Barat, Tunggakan Lunas Tanpa Denda
“Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan,” kata Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Pemprov Jabar juga siap menghibahkan bangunan di Bina Siswa Cisarua kepada Kementerian Sosial agar pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, Herman Suryatman akan segera berkoordinasi dengan para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk memastikan dukungan penuh terhadap pembentukan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin total dan untuk pemda kabupaten/kota yang sudah masuk sampai hari ini ada delapan yang menyampaikan alternatif lokasi, yang tentu harus dicek kondisinya di lapangan,” ucap Herman.
Untuk pembangunan gedung baru, Pemprov Jabar telah mengidentifikasi tiga lokasi strategis, yaitu di Ujung Jaya (Sumedang) seluas 10 hektare, Kota Bandung seluas 10 hektare, dan Jatinangor (Sumedang) seluas 5 hektare.
45 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ajaran 2025-2026
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengumumkan bahwa sebanyak 45 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan akan fokus pada pendidikan bagi warga miskin atau miskin ekstrem.
“Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat,” ucap Saifullah.
Kementerian Sosial telah menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat, baik berupa gedung yang dapat direvitalisasi maupun lahan kosong untuk pembangunan baru. Dari jumlah tersebut, 151 lokasi sedang dalam proses kajian lebih lanjut.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Serukan Langkah Konkret Atasi Banjir dan Longsor
Sekolah Rakyat akan menerima siswa-siswi dari desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu 10 persen penduduk Indonesia dengan kondisi ekonomi terendah. Jika kuota belum terpenuhi, siswa dari desil 3 dapat diterima.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis, mencakup kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Rencananya, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
 menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.){kind=link}