CIAMIS,FOKUSJabar.id: Cagub Jabar Dedi Mulyadi mengumumkan rencananya untuk meluncurkan program “Bale Warga” di seluruh kantor bekas karesidenan dan kantor desa se-Jabar jika terpilih di Pilgub Jabar 2024.
Program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasi mereka secara langsung kepada gubernur. Demikian disampaikan Dedi saat bertemu dengan masyarakat Ciamis di Panumbangan, Kamis (5/9/2024).
Bale Warga, kata dia, akan berfungsi sebagai pendopo di tiap karesidenan, yang akan digunakan untuk pertemuan langsung antara gubernur dengan kepala desa, RT, RW, dan warga setempat.
BACA JUGA: Ini Konsep Cagub Jabar dari Pangandaran
“Jika saya terpilih sebagai gubernur, saya tidak akan terus-menerus berada di Gedung Sate Bandung. Sebaliknya, saya akan berkeliling ke setiap kantor bekas karesidenan atau kantor wilayah di Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.
Dia menambahkan bahwa Bale Warga akan mampu menampung hingga 3 ribu orang di setiap keresidenan. Pertemuan ini akan menjadi forum untuk menyimpulkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya di tingkat desa.
“Kami akan memastikan bahwa semua aspek pelayanan sama di setiap wilayah, mirip dengan sistem pada zaman Padjajaran,” kata dia menambahkan.
Program ini bertujuan memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan semua warga di Jawa Barat mendapatkan pelayanan merata. Setiap kantor desa akan dilengkapi dengan bale yang dapat menampung hingga 1.000 orang.
Dedi Mulyadi juga berencana untuk mengumpulkan para ahli, budayawan, dan pakar dari berbagai sektor untuk berkolaborasi dalam pembangunan Jabar. Hasil kajian mereka akan diterapkan dalam program pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kami akan menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas setiap daerah, seperti Sunda Kulon, Priangan, atau Betawi,” kata dia.
Selain itu, dirinya berkomitmen untuk membangun fasilitas olahraga di tiap desa, termasuk lapangan sepak bola dan voli yang baik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Anggaran bantuan provinsi untuk desa, kata dia, akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, dengan bantuan berkisar antara Rp100 juta hingga Rp10 milyar. “Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan desa, sehingga pembangunan berjalan optimal,” kata dia.
(LIN)