TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator/staf PPK di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya, mengikuti kegiatan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Bimtek Capaian Output Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor KPPN Tasikmalaya, jalan Manonjaya Tasikmalaya Kec.Cibereum Kota Tasikmalaya Rabu (24/04/24), yang dihadiri langsung Kepala KPPN Tasikmalaya Zaenal Abidin.
BACA JUGA: Berikut Nama Pemenang Program Musapahah Kota Tasikmalaya
Bimtek yang diselenggarakan KPPN Tasikmalaya, sebagai evaluasi bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBN) yang di kucurkan ke daerah di 65 satuan kerja.
Kepala KPPN Tasikmalaya Zaenal Abidin mengatakan, transfer anggaran APBN pusat harus dikelola dan dipergunakan berdasarkan ketentuan agar memberikan dampak terhadap pembangunan.
“Kuasa pengguna anggaran (KPA) disetiap satuan unit kerja, memiliki tanggung jawab secara materil maupun formil atas penggunaan anggaran APBN, agar memberikan output dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya Rabu (24/04/24).
Ia menjelaskan, ditengah kondisi ekonomi global yang saat ini tidak menentu akibat perang Ukraina vs Rusia, termasuk gejolak perang di timur tengah menjadi ancaman tidak stabilnya harga minyak dan kurs rupiah.
BACA JUGA: Berikut Nama Pemenang Program Musapahah Kota Tasikmalaya
“Kondisi global yang tidak baik-baik ini, tentu akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia sehingga hal ini perlu disikapi bersama dan tetap diwaspadai,”terangnya.
Zaenal menuturkan, kaitan dengan kondisi saat ini, KPA di setiap unit kerja harus benar-benar menyusun akurasi perencanaan mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)dengan valid dan kredibel.
“Intinya, perlu saya sampaikan bahwa satu rupiah pun anggaran APBN yang telah dikeluarkan, harus dapat menghasilkan output yang maksimal sehingga dirasakan manfaatnya,”harapnya.
Ia menambahkan, penting melakukan penginputan data untuk capaian output di satuan kerja sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran keuangan berbasis kinerja.
“Akurasi pengisian capaian output, merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) maupun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), di masing-masing satuan kerja,”tandasnya.
(Seda/Anthika Asmara)
 dan operator/staf PPK di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara){kind=link}