BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan meminta masukan kepada seluruh stakeholder dalam merumuskan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045.
Menurutnya, RPJPD ini berkaitan dengan menghadapi bonus demografi 2030 mengingat jumlah penduduk usia produktif akan mengalami lonjakan atau berkisar 60%. Di sisi lain, Pemerintah Pusat menargetkan pendapatan per kapita penduduk pada 2045 mencapai 22 US$.
“Jabar mendapatkan target lebih kecil di 15 US$ per kapita per tahun,” kata Iendra dalam acara Ngobrol Perencanaan Bareng Media (Ngopai) di Bandung, Selasa (7/11/2023).
BACA JUGA: Disparbud Jabar Sebut Kegagalan Konser Greenlane Festival Mecoreng Dunia Pariwisata
Tidak mudah meraih bonus demografi, mengingat Jawa Barat masih berjuang dengan sejumlah persoalan makro. Pertama kemiskinan dan gini rasio yang masih tinggi, kemudian laju pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum berkualitas.
“Kita pertumbuhan ekonomi di angka 5%, tapi masih belum bisa disebut berkualitas karena angka pengangguran masih nomor 1 di Indonesia,” ujar Iendra.
Iendra sendiri mengaku sudah menyusun 8 tantangan Jawa Barat dalam meraih bonus demografi dalam 20 tahun ke depan. Pertama, urusan indikator makro yang butuh perbaikan dimana angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi.
Kedua, dalam rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) 2022-2042 ada pertambahan luas wilayah dengan masuknya kawasan laut. Kata Iendra dulu RTRW hanya ada daratan, tapi dengan UU Cipta Kerja sekarang ada penambahan 12 mil laut atau sekitar 5,3 juta hektar.
BACA JUGA: Pangandaran Air Show, Bey Machmudin: Masyarakatkan Dunia Dirgantara
“Tapi kewenangan kita menggali potensi laut, misalkan menemukan sumur gas, itu masih di Pusat,” tuturnya.
Ketiga soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan menurut Iendra akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan. Jakarta hanya akan menjadi Daerah Khusus.
“Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonomi akan keluar dari Jakarta,” tuturnya.
Tantangan berikutnya adalah soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan dimana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan mekanisme transisi energi.
Kelima jumlah penduduk akan makin bertambah dimana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa. Keenam, menurut Iendra muncul tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.
“Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30% sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat,” katanya.
BACA JUGA: Lampaui Target, Bey Machmudin Apresiasi Baznas Jabar
Kemudian tantangan ketujuh menurutnya adalah urusan sosial dan budaya dimana tradisi dan modernisasi akan berbenturan, urbanisasi dan preservasi kawasan rural. Terakhir, tantangan ada pada penataan daerah otonomi lewat pembentukan kabupaten kota baru.
“Kami menargetkan 9 DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium,” ujarnya .
Iendra memaparkan RPJPD 2025-2045 penting untuk menjadi pegangan arah pembangunan pemimpin Jawa Barat ke depan. Menurutnya Bappeda Jabar mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam menggaet potensi bonus demografi.
“RPJPD ini untuk masyarakat Jawa Barat bukan untuk Bappeda,” kata dia.
 Jabar Iendra Sofyan meminta masukan kepada seluruh stakeholder dalam merumuskan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)){kind=link}