JAKARTA,FOKUSJabar.id: Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencatat, sejak Januari hingga 16 Mei 2023 ada 1.662 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang diduga berangkat dengan cara nonprosedural.
CPMI ini sudah digagalkan keberangkatannya oleh petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta).
“Untuk penundaan keberangkatan ini, kami bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Polresta Bandara Soekarno-Hatta,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto, Senin (22/5/2023).
BACA JUGA: Ferdy Sambo dan Putri Ajukan Kasasi Vonis Mati
Melansir IDN, Mereka ditengarai akan bertolak ke luar negeri menggunakan sponsor ilegal.
Tito menjelaskan, penundaan terbanyak dilakukan pada Maret 2023, di mana jumlah CPMI yang gagal berangkat mencapai 530 orang, diikuti bulan Februari sebanyak 415.
Ribuan PMI ini ditengarai menggunakan sponsor illegal untuk bekerja di luar negeri.
Sementara itu, data BP2MI menunjukkan Arab Saudi jadi negara tujuan favorit para CPMI ilegal. Untuk pergi ke Arab Saudi, cukup dengan menggunakan visa umrah yang berlaku selama 30 hari.
Setelah masa 30 hari itu berakhir, para pekerja disebut rela ambil risiko tinggal lajak (overstay) demi upah sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta sebagai Asisten Rumah Tangga, yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Upah Minimum Regional (UMR) di Jakarta.
Sementara itu, Malaysia jadi negara favorit kedua yang menjadi tujuan para CPMI. Malaysia adalah negara tetangga dengan pintu paling banyak berbatasan dengan Indonesia, di antaranya adalah Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.
(Agung)
){kind=link}