KUNINGAN,FOKUSJabar.id: Rapat paripurna susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan berlangsung ricuh, Rabu (6/4/2022). Kericuhan akibat salah satu fraksi tidak terima dengan perombakan AKD.
Dalam rapat paripurna perombakan komposisi AKD tersebut dua fraksi yakni Gerindra dan PAN yang tidak memiliki unsur keterwakilan AKD.
Padahal Gerindra memiliki tujuh kursi legislatif, yakni sebagai partai yang memiliki suara terbanyak ketiga di Kabupaten Kuningan, namun tidak bisa mendapatkan posisi ketua di salah satu AKD.
Putusan rapat paripurna tersebut membuat Ketua DPC Gerindra Kuningan, Dede Ismail berang menyebut sidang paripurna saat ini merupakan sebuah dagelan.
“Walaupun kalian kira banyak dengan koalisi yang cukup. Silahkan kalian rampas hak kami. Jika besok kalian merasa senang di sini tapi ada hukum Allah. Tapi saat hak anggota dalam fraksi kami diusik kalian lihat saja,” kata Dede Ismail yang juga Wakil Ketua DPRD Kuningan.
Dalam sidang tersebut, Dia meminta agar dilakukan secara demokrasi sesuai dengan hak badan kehormatan mengacu pada pemilihan langsung.
BACA JUGA: Gandeng Polri, Ajaib Berikan Ribuan Paket Sembako dan Vaksin Booster Warga Kuningan
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra – Bintang, Toto Tohari, dirinya tidak setuju dengan hasil dari sidang paripurna yang sebelumnya telah keluar daftar nama paket pimpinan susunan AKD beberapa hari sebelumnya.
Toto meluapkan kekesalannya dengan menggulingkan meja dan diiringi oleh seluruh anggota fraksi Gerindra – Bintang berjalan keluar ruang sidang (walk out).
“Voting itu adalah alternatif terakhir, jika tidak terambil sebuah keputusan yang tidak mufakat,” kata anggota DPRD Fraksi Gerindra – Binta Deki Zainal Muttaqin yang walk out dari rapat paripurna.
Deki mengaku, melihat adanya kerancuan proses mekanisme AKD saat ini, maka dari itu dirinya tidak mengikuti rapat komisi.
“Karena sebelum paripurna hari ini dilakukan nama – nama paket pimpinan telah dibentuk dan itu sesuai dengan yang tadi disebutkan,” katanya.
Menurutnya proses sidang tersebut merupakan pembelajaran politik yang tidak baik bagi masyarakat.
Hal yang sama pun dibenarkan oleh Ketua DPC PAN Kuningan,Uba Subari meminta untuk mekanisme anggota pemilihan melalui pemilihan suara bukan paket.
Terkait komposisi AKD yang menggeser dua fraksi tersebut, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan dari 50 anggota DPRD Kuningan seluruhnya adalah koalisi AKD.
“Soal dua fraksi tersebut, Saya tidak mengetahui dan mungkin belum terakomodir,” kata Nuzul Rachdy.
Dikatakan Nuzul, paripurna perombakan AKD ini, sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan pada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kuningan.
“Soal nama anggota dewan yang masuk ke dalam pimpinan AKD, Saya tidak tahu, bukan ranah saya dong. Disebutkannya nama perubahan surat usulan sudah masuk, yang baru saya terima itu daftar nama dari masing-masing fraksi ke alat kelengkapan (Komisi, BK, dan Bapemperda), nanti akan dilakukan pemilihan di setiap AKD,” katanya.
BACA JUGA: Dipimpin Anton Sukartono, Demokrat Jabar Targetkan Menang Di Pemilu 2024
Tercatat ada lima fraksi yang menduduki posisi jabatan ketua pada setiap AKD baik di Komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Bapemperda. Kelima fraksi itu adalah Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan.
Khusus PDI Perjuangan, menduduki posisi jabatan ketua di Komisi IV dan BK. Sementara empat fraksi lain masing-masing di jabatan Komisi I (Demokrat), Komisi II ko(PKB), Komisi III (PKS), Bapemperda (Golkar).
(Andin/Anthika Asmara)
 DPRD Kuningan berlangsung ricuh, Rabu (6/4/2022). Kericuhan akibat salah satu fraksi tidak terima dengan perombakan AKD.){kind=link}