GARUT,FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) usai melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) SMA/SMK untuk mengisi kekosongan 213 posisi Kepala Sekolah di tahun 2021.
Rekruitmen calon Kepala Sekolah tersebut diduga menuai masalah yang merugikan sejumlah peserta.
Demikian dikatakan salah satu peserta BCKS dari SMAN 18 Garut, Idwan Kartiwan J yang juga pemilik media online di Jawa Barat.
BACA JUGA: Ponpes Al-Musaddadiyah Garut Belajar Tatap Muka
Menurut dia, berbagai permasalah yang muncul pada seleksi BCKS tahap I di antaranya, dua hari jelang penilaian pemberkasan dan pengisian asesmen komprehensif khas Jawa Barat bertambah satu orang peserta yang lolos upload pemberkasan.
Padahal jadwal pemberkasan telah ditutup, dari jumlah awal 1.099 menjadi 1.100 meskipun sekarang yang tampil di aplikasi 1.098. Meski begitu, itu tetap sebuah pelanggaran.
Temuan kedua, data verifikasi pemberkasan untuk Cabang Dinas Wilayah VIII (Kab. Bandung dan Sumedang) bocor ke publik, sehingga meresahkan peserta sebelum resmi diumumkan.
Selain itu, banyak peserta yang gugur tahap 1 karena data pemberkasan bermasalah di aplikasi. Seperti keterangan scan e-KTP bermasalah dan kekurangan data yang tidak begitu menjadi prinsip dan nilai keseluruhan administrasi dan tes komprehensif tidak diinformasikan ke peserta.
Bahkan salah satu peserta dari Kabupaten Sumedang kata Idwan, sudah dinyatakan lolos berubah jadi tidak lolos gegara link rekomendasi tidak terbuka.
“Beberapa jam link rekomendasi tidak terbuka, setelah itu keluar pengumuman bahwa yang bersangkutan tidak lolos dengan alasan review 360 tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.
“Jadwal rekomendasi berakhir tanggal 10 Desember. Tapi kenapa tanggal 11 Desember 2020 (pukul 15.00-23.59 WIB) dibuka kembali. Pertanyaannya, itu rekomendasi untuk siapa?,” kata Idwan menambahkan.
Idwan berharap, Komisi V DPRD Jawa Barat segera turun ke lapangan dan melakukan investigasi atas permasalahan yang muncul pada seleksi BCKS SMA/SMK/SLB 2020 agar memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pendaftar.
“Saya minta para wakil rakyat (Komisi V) mengevaluasi rekruitmen calon Kepala Sekolah yang diduga adanya peserta titipan serta manipulasi nilai hasil tes dan nilai administrasi,” kata Idwan, Sabtu (12/12/2020).
Tak hanya itu, Idwan juga mengajak para peserta yang dirugikan dengan sistem BCKS dan menemukan fakta kejanggalan dan kecurangan bersama-sama berjuang menuntut keadilan.
(Bambang Fouristian)
 Provinsi Jawa Barat (Jabar) usai melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) SMA/SMK untuk mengisi){kind=link}