BANJAR, FOKUSJabar.id: Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012 – 2017.
Sebelum melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar, Jawa Barat, sejumlah pihak baik dari eksekutif, legislatif, pengusaha, mantan pemimpin Banjar dan juga mantan anggota DPRD pernah dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK.
Salah satu dari beberapa orang yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK yakni mantan Wakil Wali Kota Banjar, Darmadji Prawirasetia.
Dia mengaku pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK di Bandung Jawa Barat. Katanya, apa yang ditanyakan penyidik KPK seputar mahar politik Pilkada tahun 2013.
“Yang ditanyakan pada saya waktu itu, soal Pilkada saja,” akunya, Kamis (16/7/2020).
Terkait dugaan kasus infrastruktur 2012 – 2017 yang saat ini ditangani KPK, dirinya tidak mengetahui apakah ada kaitannya dengan mahar politik Pilkada 2013 atau tidak. Karena kata dia, pertanyaan penyidik pada saat dirinya diminta keterangan soal berapa uang yang dikeluarkan saat Pilkada.
BACA JUGA: KPK Perpanjang Penahanan Direktur HTK Taufik Agustono
“Waktu itu ditanya berapa keluar uang buat mahar partai? saya bilang saya gak mengeluarkan uang mahar sama sekali. Karena waktu diminta untuk mendampingi dia syaratnya saya gak bakal ngeluarin uang,” ungkap Darmadji
Mantan anggota DPRD Kota Banjar, Sukiman mengaku bahwa dirinya pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Menurutnya, ada tiga pertanyaan yang ditanyakan. Salah satu dari tiga pertanyaan itu soal suap APBD Kota Banjar tahun 2017 sebesar Rp80 juta.
” Saya ceritakan semua apa yang saya tahu kepada penyidik,” ujarnya.
Sementara Anggota DPRD Kota Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mujamil juga mengaku pernah dimintai keterangan terkait uang operasional partai pada saat Pilkada 2013.
Saat ditanya apakah ada pertanyaan yang berkaitan soal infrastruktur 2012 – 2017? Mujamil mengaku tidak.
“Soal operasional partai saat Pilkada saja,” paparnya
Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Banjar, Ojat Sudrajat mengaku baru satu kali dimintai keterangan KPK berkaitan dengan pekerjaan.
“Sudah, sekali,” kata Ojat yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Kota Banjar
Ojat ogah berkomentar banyak soal penggeledahan yang dilakukan Tim KPK di beberapa tempat karena dirinya sebagai objek pemeriksaan (obrik) oleh KPK.
“Saya itu obrik, saya tidak mau komentar,” paparnya.
(Agus/Bam’s)
