JAKARTA, FOKUSJabar.id : Pemerintah diminta untuk menyelamatkan keberadaan lembaga pendidikan swasta, karena dampak pandemic COVID-19. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Dia mengatakan, COVID-19 tida hanya berdampak terhadap dunia kesehatan dan ekonomi saja, namun juga di sektor pendidikan.
Dia meyakini akan banyak lembaga pendidikan tutup atau bubar atau tidak mampu menjalankan operasionalnya kembali.
Kata Jazilul bisa saja perguruan tinggi swasta setelah pandemi tidak mampu beroperasional lagi. Karena itulah pemerintah harus turun tangan, baik dalam segi penganggaran, maupun perencanaan.
Hal itu dikatakan Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk “Dilema New Normal Merekonstruksi Sistem Pendidikan?” yang digelar kolaborasi Ikatan Mahasiswa Gresik Nusantara dan Forum Mahasiswa Lamongan secara virtual, Sabtu, (04/07/2020).
Ikut dalam webinar tersebut antara lain Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nurhasan.
BACA JUGA : Sistem Pendidikan Online di Jabar Harus Dievaluasi
Gus Jazil mengatakan, bantuan terhadap lembaga-lembaga swasta sangat dibutuhkan karena diperkirakan akan banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang kolaps dan tidak mampu beroperasi kembali karena pandemi.
“Ini tugas dari kita semua, tentu tidak boleh lembaga-lembaga pemerintah kemudian tutup, seperti prediksi ada bank yang mau tutup, badan-badan ekonomi atau lembaga keuangan yang mau tutup, koperasi juga. Dunia pendidikan juga tidak boleh ada penutupan, penyelamatan itu yang harus dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menilai sistem belajar mengajar di sekolah yang saat ini dilakukan melalui belajar jarak jauh secara daring belum ada parameter keberhasilannya.
Sejauh ini pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan yang cukup baik dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan.
“Karena pandemi ini datang tiba-tiba dan tidak terencana. Padahal ini masuk masa kelulusan siswa SD hingga SMA, beberangan juga dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini juga memiliki tingkat kerumitan bagi wali siswa atau wali mahasiswa,” katanya.(DH/ANT)*
