BANDUNG, FOKUSJabar.id: Posmo Foundation Indonesia menggelar survei mengenai pendapat orangtua pelajar tentang kondisi sistem pembelajaran online di masa Covid-19 di Jawa Barat.
Ada empat jenjang pendidikan yang menjadi objek penelitian Posmo Foundation, di mulai tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
Direktur Social and Cultur Posmo Foundation Indonesia Muhammad Faiz mengatakan bahwa berdasarkan temuan hasil survei pada tingkat pendidikan dasar, 53 persen orangtua menyetujui sistem pembelajaran berbasis online. Alasannya, karena orangtua memiliki lebih banyak waktu memantau perkembangan anak secara langsung.
Namun demikian, 84 persen orangtua merasa terkendala karena dituntut menyediakan fasilitas tambahan. Pada tingkat menengah pertama, orangtua yang menyetujui proses pembelajaran dilakukan dari rumah sama besarnya dengan yang tidak setuju. Ini dibuktikan dengan hasil perolehan survei yang dilakukan imbang sebesar 50 persen.
BACA JUGA: Belajar di Rumah Jadi Tantangan Bagi Guru
Jumlah presentase tersebut bisa saja terjadi karena terkendala harus menambah fasilitas di rumah sebagai media penunjang proses pembelajaran yang dirasakan terlalu berat oleh 87.5 persen orangtua.
Pada tingkat pendidikan menengah atas, 25 persen orangtua tidak menyetujui proses pembelajaran di rumah di masa pandemi ini. Artinya mayoritas orangtua menyepakati bahwa proses belajar dilakukan di rumah.
Namun, tetap saja tuntutan fasilitas tambahan sebagai media pembelajaran dirasa memberatkan bagi 83 persen orangtua. Tidak berbeda dengan jenjang pendidikan di bawahnya.
Bagi orangtua yang memiliki anak di tingkat pendidikan perguruan tinggi, belajar di rumah selama masa pandemi ini perlu dilakukan. Dibuktikan dengan jumlah 71 persen orangtua memilih setuju perkuliahan dilakukan di rumah. Fasilitas tambahan yang diperlukan untuk proses perkuliahan dari rumah ini dirasa memberatkan pula bagi 86 persen orangtua.
Direktur Eksekutif Posmo Foundation Indonesia Acep jamaludin mengatakan, sistem pendidikan berbasis online ini perlu disusun dan dipersiapkan dengan baik, agar bisa terjadi harmonisasi pembagian tugas antara intitusi pendidikan, guru, orangtua dan siswa.
Menurut dia, pertimbangan kesehatan dan fasilitas untuk seluruh daerah yang menerapkan pembelajaran online juga perlu diperhatikan.
“Kita setuju jika satu semester ke depan sebagian sistem pendidikan digantikan dengan metode online, tetapi dalam proses penerapannya masih diperlukan perbaikan di berbagai sektor. Kita bisa mengevaluasi bagaimana sistem pembelajaran dari rumah yang sudah dilaksanakan beberapa bulan ke belakang ketika diterapkannya pembatasan social bersekala besar (PSBB),” kata Acep.
Metode berbasis online ini, kata dia, bisa menjadi masa depan sistem pendidikan di Indonesia. Namun selain akses digital yang belum memadai, perlu diperhatikan juga aspek-aspek dalam pendidikan, yaitu kognitif, afektif dan psikomotik agar mampu dibuatkan metode pembelajaran yang sesuai tanpa mengesampingkan protokol kesehatan.
Berdasarkan hasil survei tersebut, Posmo Foundation Indonesia yang bergerak dalam studi kebijakan dan pendidikan politik, mendorong kepada Gubernur Jawa Barat agar kebijakan dalam pendidikan tersebut dapat dilakukan.
Di antaranya, meminta Pemprov memberikan bantuan oprasional dan infrastruktur untuk guru, orangtua, dan pelajar dalam menjalani sistem pendidikan berbasis online.
“Pemerintah wajib bertanggungjawab dan menyiapkan metode pembelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan metode online. Menyusun sistem yang memberikan harmonisasi pembagian tugas antara intitusi terkait yang telibat dalam pendidikan, guru, orangtua dan siswa,” kata dia.
(Asep/LIN)
