BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga tidak matang dalam penganggaran untuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil).
Selain tidak pernah diberitahukan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini serapannya pun masih rendah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari membenarkan pada 2019 ini pihaknya menganggarkan Rp500 juta untuk keberadaan tim ahli atau biasa disebut Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ), bagian dari TAP.
Menurut dia, anggaran tersebut berada di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang salah satunya bertugas menyusun program kerja.
“Di (organisasi perangkat daerah) saya ada Rp500 juta,” kata dia di Bandung beberapa waktu lalu.
Anggaran untuk tim ahli tersebut hingga saat ini baru terserap Rp50 juta. Menurut dia, itu semua tergantung kebutuhan dan pihaknya tidak bisa memaksakan.
Saat ini, kata Heri, pihaknya memiliki dua orang tenaga ahli yang selalu berkomunikasi untuk memberi masukan.
“Tidak ada intervensi, khususnya di dinas saya. Tak ada kalau definisi intervensi memengaruhi dan takut,” kata dia.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadil Wijaya menyayangkan hal tersebut. Selain menunjukkan inefisiensi anggaran, inipun menandakan adanya perencanaan yang tidak matang.
“Perencanaan harus lebih baik lagi, agar serapan baik, dan tepat sasaran,” kata Abdul Hadi.
Dia menilai Emil berserta OPD di Pemprov Jabar tidak transparan terkait penganggaran untuk TAP. Dia mengatakan bahwa komunikasi pihaknya dengan Emil tidak terjalin dengan baik.
Hal ini berdampak terhadap tidak pernah terinformasikannya sejumlah hal penting, seperti penganggaran untuk TAP.
“Komunikasi gubernur dengan dewan sangat kurang. Sehingga banyak info penting tidak terinformasikan dengan baik,” kata dia.
Dia menyebut, sudah waktunya gubernur dan tim anggaran di Pemprov Jabar membuka secara transparan jumlah anggaran dan realisasi serapan untuk TAP. Selama ini, pihaknya tidak pernah mendapat informasi akan hal itu, baik dari Emil maupun OPD.
“Kami tidak pernah mendapat informasi resmi dari gubernur atau jajarannya terkait anggaran TAP dan TAJJ,” kata dia.
Oleh karena itu, Abdul Hadi meminta gubernur memperbaiki hal ini agar ke depannya tidak terulang hal serupa.
“Itu salah satu akar permasalahan yang saat ini harus diperhatikan gubernur secara serius,” kata dia.
(LIN)
