BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPRD Jawa Barat gulirkan wacana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil).
Interpelasi itu diajukan terkait tugas dan fungsi Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar yang dibentuk di masa pemerintahan Emil.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyebut bahwa keberadaan TAP menimbulkan kontroversi. Bahkan, kata Abdul Hadi, nomenklatur TAP belum ada.
Tidak hanya itu, saat perencanaan anggaran tahun lalu, keberadaan TAP tidak masuk.
“Ini jadi pertanyaan. Kami melihat dalam pelaksanaan kerja kemarin, banyak keluhan dari pihak eksekutif yang aslinya (OPD Jabar). Laporan yang masuk ke kami justru keberadaan TAP membuat semacam dualisme kepemimpinan di OPD-OPD,” kata Abdul Hadi di Gedung DPRD Jabar, Senin (26/8/2019).
Dia berharap Emil mengevaluasi secara objektif dan terbuka terkait keberadaan TAP ini.
Abdul Hadi memandang keberadaan TAP ini malah menurunkan kinerja roda pemerintahan saat ini.
“Sepanjang penganggaran yang lalu, gubernur tidak pernah menyampaikan ke kita. Demikian juga Sekda saat itu tidak pernah menyampaikan hal itu. Kami tidak terlalu paham kenapa ini (TAP) ada. Kemudian apa yang terjadi sekarang, ketidaknyamanan itu justru sampai ke kami,” kata dia.
(LIN)
